Mediaumat.info – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menuturkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa memungkinkan mangkrak atau menjadi kota hantu.
“Pembangunan IKN ini bisa memungkinkan mangkrak. Kalau dalam bahasa yang lain disebut kota hantu karena beberapa faktor,” tuturnya kepada media-umat.info, Kamis (21/12/2023).
Pertama, terkait pembiayaan. Agung mengungkap, pembiayaan IKN ada beberapa sumber. “Pertama dari APBN sekitar 19,2% yaitu 93,5 triliun. Kemudian dari skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) atau disebut sebagai public private partnership itu sebesar 54,6 % yaitu 265,2 triliun, dan pembiayaan dari swasta murni sebesar 26,2% yaitu 127,3 triliun,” ujarnya.
Agung mengatakan, skema APBN sebesar 93,5 triliun akan dibayarkan secara bertahap selama 4 tahun atau per tahunnya sekitar 22 triliun. Dan saat ini kondisi pembangunan yang sedang berjalan itu baru menggunakan skema APBN sekitar 20-an triliun.
“Sedangkan dari skema public private partnership dan investasi swasta asing ini belum tampak. Kemarin baru akan ada janjikan ketika groundbreaking dari swasta dalam negeri sekitar katanya mau masuk dengan angka 20 triliun, tapi itu kan baru janji, belum ada eksekusi di lapangan yang bener-bener pasti,” tuturnya.
Kalau pembiayaan ini relatif hanya dari APBN, Agung memrediksi kuat bahwa IKN ini akan menjadi kota mati atau mangkrak dan enggak berlanjut.
“Disebut sebagai kota hantu karena enggak selesai. Dengan anggaran sekitar 93,5 triliun itu enggak mencakup semua aspek, hanya 19,2 %. Tentu sebagai sebuah ibu kota negara dengan biaya sebesar itu ya skema dari APBN yang hanya sebesar 19,2% tentu enggak akan selesai dan enggak nyaman bagi sebuah ibu kota seperti yang diharapkan menjadi smart city, sangat jauh dan sebuah ibu kota dengan pola seperti itu tentu tidak nyaman buat semuanya,” terangnya.
Kedua, protes masyarakat. Agung melihat, pembangunan IKN belum memenuhi partisipasi publik yang berarti atau meaningful participation.
“Ruang ini akan bisa menyebabkan protes masyarakat terus berlangsung. Ketika protes masyarakat terus berlangsung, apalagi yang protes tidak hanya masyarakat umum tetapi juga kalangan intelektual, kalangan orang yang berpengaruh, para politisi, para pemikir, tentu menyebabkan protes terhadap pembangunan IKN itu semakin muncul. Begitu semakin muncul, ada semacam persepsi dari investor yang tentu menganggap bahwa kondisi politik tidak stabil,” bebernya.
Apalagi, kata Agung, ada calon presiden yang mengatakan relatif IKN itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Lebih baik membangun kota-kota yang lain, yang jumlahnya lebih banyak, dan pemerataan ekonomi yang terjadi.
“Aspek yang kedua ini bisa menimbulkan instabilitas politik yang menyebabkan para investor tidak tertarik untuk masuk lebih jauh sehingga jumlah anggaran yang diharapkan untuk membangun IKN tidak terpenuhi dengan baik,” jelas Agung.
“Dua poin itu yang utama, yang bisa menyebabkan IKN Nusantara itu menjadi kota hantu,” tegasnya.
Ia melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi dengan seluruh manuver-manuver politiknya hari ini untuk melanjutkan periode yang ketiga atau mungkin dengan pihak lain yang sepakat dengan pemikiran Jokowi untuk melanjutkan IKN ini yang diharapkan.
“Karena diharapkan melalui proses berikutnya itu, investor bisa masuk. itu yang diharapkan dari banyak manuver politik yang sekarang sedang berkembang di tengah-tengah kita,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it