Mediaumat.id – Terkait penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Aisyah ra dan Al-Qur’an oleh juru bicara nasional partai berkuasa di India Bharatiya Janata (BJP) Nupur Sharma dan Kepala Operasi Media BJP Delhi Naveen Kumar Jindal, Agung Wisnuwardana dari Indonesia Justice Monitor (IJM) mengatakan umat Islam butuh kekuatan yang benar-benar besar untuk menghentikan semua penghinaan tersebut.

“Kita memerlukan kekuatan yang betul-betul besar untuk bisa menghentikan semua langkah-langkah penghinaan ini,” ujarnya dalam acara Dialog Khusus: Hukum Islam tentang Penghinaan Nabi Muhamnad SAW, dan Kewajiban Khilafah Menurut Ulama Aswaja, Jumat (10/6/2022) di kanal YouTube Rayah TV.

Agung menilai respons yang diberikan umat Islam atas penghinaan ini cukup menarik. Sebab kasus penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dulu biasanya tidak mendapat respons yang kuat, tapi penghinaan yang terakhir ini, responsnya sudah sampai pada level pemerintah. Arab Saudi, Bahrain, Irak, Qatar, Kuwait termasuk Indonesia memanggil para duta besar India di negaranya masing-masing.

“Jadi luar biasa India itu ya, dalam kondisi yang sedang berhubungan dagang kuat dengan Arab Saudi, ternyata mereka juga begitu sangat mudahnya menghina Nabiyullah Muhammad SAW,” ucap Agung.

Agung juga melihat, protes-protes kaum Muslim atas penghinaan itu cukup kuat di seluruh dunia. Bahkan kasus ini telah memicu untuk memboikot produk-produk India.

Tapi, kata Agung, apa yang dilakukan oleh umat Islam hanya bisa sebatas protes dan demonstrasi. Bahkan di level pemerintahan pun hanya sebatas mengecam, tidak lebih dari itu.

Sehingga, ia yakin, penghinaan yang sama akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Sebab akar permasalahannya yaitu liberalisme dan islamofobia tidak diselesaikan.

Menurutnya, meskipun ada resolusi PBB untuk memerangi islamofobia, tapi resolusi itu tidak punya taji. Sebab tidak ada kekuatan apa pun untuk mendorong semua pihak agar mengikuti resolusi itu. Dan tidak ada kekuatan yang akan memberikan sanksi atau memerangi pihak yang melanggar resolusi tersebut.

“Jadi saya melihat, semua upaya yang sekarang ini dilakukan itu belum mampu untuk benar-benar menghilangkan peluang nanti ke depan untuk tidak terjadi lagi penghinaan yang serupa,” pungkasnya.[] Agung Sumartono