Mediaumat.id – Usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar pemerintah memiliki kuasa mengontrol seluruh rumah ibadah dinilai Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana berbahaya.
“Kalau pemerintah atau aparat langsung mengontrol segala aktivitas di rumah ibadah ini sangat berbahaya,” tuturnya dalam video BNPT Menakutkan? melalui kanal YouTube Justice Monitor, Jumat (8/9/2023).
Selain berbahaya, lanjutnya, juga rentan menimbulkan problem serius yang justru akan mengganggu harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia yang selama ini sudah terjadi dengan baik.
“Kontrol terhadap seluruh tempat ibadah merupakan langkah eksesif (keadaan yang melampaui kebiasaan) negara yang akan melahirkan restriksi (pembatasan berlebihan) terhadap kebebasan warga negara untuk memeluk agama, kepercayaannya, dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” kritiknya.
Andaipun ditemukan kasus terorisme di rumah ibadah, ucapnya, BNPT tetap tidak boleh menggeneralisasi semua tempat ibadah, sebagaimana contoh adanya tiga anggota polisi yang ditangkap lantaran diduga terlibat jaringan teroris di Bekasi.
“Apakah kemudian BNPT akan mengawasi semua kantor polisi yang ada di Indonesia? Kalau logika BNPT dipakai pukul rata tentu ini adalah kekeliruan fatal,” tukasnya.
Oleh karena itu Agung berharap, persoalan terorisme harus dikelola secara objektif, proporsional, profesional, tidak boleh serampangan.
“BNPT harus segera mengklarifikasi atau meluruskan usulan tersebut, jangan sampai isu tersebut justru menimbulkan kegaduhan publik yang tidak penting,” harapnya.
Tidak Nyambung
Agung menilai, isu radikal radikul yang diangkat oleh pemerintah terkesan tidak nyambung dengan problem yang dihadapi bangsa ini.
“Ada kelompok kriminal bersenjata meneror masyarakat Papua, itu yang melakukan bukan orang-orang ‘radikal’ yang dituduh selama ini. Korupsi uang rakyat, siapa yang melakukan? Mungkin saja sebagian dari koruptor itu mereka berteriak saya Indonesia, saya Pancasila, ternyata terkena OTT (operasi tangkap tangan),” ulasnya.
Pun demikian, sambungnya, dengan liberalisme ekonomi yang membuat sumber daya alam negeri ini lebih banyak dinikmati oleh hanya segelintir orang saja.
“Mereka juga tidak dituduh radikal radikul. Padahal, ini persoalan yang konkret, nyata. Eh tiba-tiba BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol seluruh masjid seluruh tempat ibadah seolah-olah problem negeri ini ditimbulkan oleh radikal radikul, oleh tempat ibadah,” kesalnya.
Oleh karena itu, menurutnya, penting agar energi bangsa ini difokuskan pada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh negara ini.
“Tetap semangat, berpikir waras, bersatu, dobrak untuk menuju perubahan yang sebenarnya,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun