Mediaumat.id – Menanggapi terungkapnya banyak oknum pejabat kementerian keuangan yang kekayaannya di luar batas kewajaran, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan bahwa ancaman sebenarnya NKRI adalah pejabat korup yang memiskinkan rakyat.

“Ancaman sebenarnya rakyat itu adalah pejabat-pejabat korup yang memiskinkan rakyat itu, kok tega sekali,” ujarnya dalam program Aspirasi: Jadi, Selama Ini Borok Pejabat Korup Ditutupi Isu Radikalisme? di kanal YouTube Justice Monitor, Jumat (10/3/2023).

Agung menduga, ulah anak buah Sri Mulyani tersebut membuat semua pejabat departemen keuangan kalang kabut berusaha menyembunyikan hartanya. Belum lagi isu Sri Mulyani merangkap 30 jabatan yang ini melanggar undang-undang tapi dibiarkan. Bahkan Menkopolhukam berang ada kecurigaan kejanggalan transaksi 300 triliun di Kemenkeu.

Agung mengatakan, kini muncul kecurigaan di masyarakat bahwa uang pajak rakyat telah dirampok secara brutal. Sehingga membuat rakyat menderita dengan kenaikan BBM, subsidi dicabut dan utang luar negeri ditambah.

Ia melihat, skandal yang terjadi di Kemenkeu muncul di berbagai bidang, baik pegawai dierpajakan maupun di bea cukai. Sehingga situasi saat ini jelas membuktikan Sri Mulyani gagal menjaga komitmen clean government dan integritas pejabat tinggi.

Agung menilai, Presiden Jokowi menanggung beban yang paling berat terkait implementasi good and clean government termasuk Sri Mulyani. Sebab diduga pejabat paling banyak melakukan pencucian uang negara ada di kementerian keuangan.

Agung menilai, dari kasus ini wajar jika sebagian publik menduga bahwa selama ini borok-borok pejabat korup itu ditutupi dengan isu seolah ada kelompok radikal yang ingin menghancurkan NKRI. Kemudian membangun ketakutan bahwa seolah-olah kelompok yang mensyiarkan urgensi penerapan syariah Islam secara kaffah menjadi ancaman negeri ini.

Agung menegaskan, untuk mengusut tuntas terkait dengan berbagai rumor-rumor yang tidak sedap dan juga bau busuk yang menyengat terkait dengan korupsi di kementerian keuangan dan juga kementerian-kementerian yang lain.

“Jangan sampai kemudian ke sana ke sini ngomong radikal-radikul hanya sekadar untuk menutupi borok pejabat yang korup,” pungkasnya.[] Agung Sumartono