Mediaumat.id – Tidak tuntasnya penanganan kasus perdagangan manusia (human trafficking) malah dalam kasus terbaru ternyata ada keterlibatan oknum pejabat yang menjadi penyokongnya (backing), dinilai Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana lantaran negara cenderung menganggap rakyat sebagai tenaga kerja yang menghasilkan devisa.

“Pada titik ini, negara diduga cenderung menganggap rakyat sebagai tenaga kerja yang bisa mendapatkan keuntungan secara devisa tadi. Perlindungan rakyatnya tidak ada sama sekali,” tuturnya dalam program Aspirasi: Bongkar Oknum Pejabat Beking Perdagangan Orang! di kanal YouTube Justice Monitor, Senin (3/4/2023).

Agung mengungkap, dalam sistem demokrasi memang negara dihadapkan pada dua pilihan antara melindungi rakyat (dari kejahatan perdagangan orang) di satu sisi atau mendapatkan keuntungan berupa masuknya devisa.

Menurutnya, jika cara pandang negara lebih pada keuntungan berupa masuknya devisa maka perlindungan terhadap rakyat akan selalu tertinggal bahkan terkesan diabaikan. “Akhirnya, negara gagal melindungi rakyatnya dari kejahatan perdagangan manusia,” ungkapnya.

Menurut Agung, pemberantasan kejahatan perdagangan orang membutuhkan sistem kehidupan yang baik. Mulai dari sistem ekonominya dan juga sistem politiknya.

“Kami melihat sistem Islam mampu menjadi solusi cemerlang untuk konteks yang sedang kita bicarakan” tegasnya.

Agung membeberkan, Islam menawarkan sistem ekonomi yang menyejahterakan. Mampu menjamin kehidupan dasar setiap orang sehingga tidak ada lagi problem kemiskinan yang memaksa orang untuk memaksa kerja hingga keluar negeri.

Dengan sistem ekonomi dan politik Islam, lanjutnya, akan meniadakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sindikat lintas negara tadi.

“Sekali lagi kita membutuhkan sistem yang baik, dan Islam menyediakan sistem yang baik itu untuk rakyatnya,” pungkas Agung.[] Ade Sunandar