Mediaumat.id – Lontaran pernyataan Keir Rodney Starmer, salah seorang politikus Britania Raya, yang menyebut entitas penjajah Yahudi memiliki hak untuk membela diri, apalagi pasca rentetan serangan Hamas yang dikenal dengan Operasi Badai Al-Aqsha (7/10), dikritik oleh Hizbut Tahrir (HT) wilayah Britania Raya karena hak-hak Palestina untuk membela diri tidak pernah disebutkan.

“(Namun) tidak pernah disebutkan hak-hak Palestina untuk membela diri dari pendudukan atau terdapat 5000 tahanan Palestina yang dipenjara,” demikian tulisan kritis HT wilayah Britania Raya yang diunggah di X (Twitter) oleh akun @HizbBritain, Jumat (3/11/2023)

Apalagi tentang opsi jeda pertempuran yang disebut sebagai jeda kemanusiaan. “Bagaimana hal itu bisa menjadi solusi ketika setelah beberapa jam orang-orang Palestina terus menerus dibom,” tulis HT wilayah Britania Raya.

Pasalnya, meski disertai harapan bakal memberikan situasi menguntungkan bagi Palestina, kenyataannya Zionis Yahudi selama ini justru terkesan permanen menyatakan perang dengan Palestina.

Adalah Keir Rodney Starmer, salah seorang politikus Britania Raya, yang melontarkan hal tersebut. Dan sebelumnya juga mendukung solusi dua negara atas konflik di Palestina yang melibatkan entitas penjajah Yahudi.

Padahal, tulis HT wilayah setempat, Barat sendiri pada dasarnya menginginkan solusi satu negara yang meniscayakan pembersihan etnis Palestina.

Pun mengenai komitmen Keir Starmer terhadap kehidupan manusia adalah sama, baik Palestina maupun entitas penjajah Yahudi, justru terkesan seakan-akan bakal mempersenjatai warga Palestina untuk juga mengebom Tel Aviv dan membunuh ribuan bayi seperti yang terjadi di Gaza.

“Sungguh, apakah Anda akan mempersenjatai warga Palestina untuk mengebom Tel Aviv dan membunuh ribuan bayi seperti yang Anda lakukan di Gaza?” lanjut kritikan tersebut.

Terakhir, terkait pernyataan yang juga dilontarkan tentang kebebasan berbicara yang menurut Keir Starmer adalah nilai yang berharga, dinilai tidak sepenuhnya benar.

“Tidak juga, siapa pun yang berbicara atas nama Palestina, ditindak, dicoreng dan diberi label ekstremis. Sementara mereka yang mendukung genosida bayi memiliki pemerintahan yang bebas,” pungkasnya.[] Zainul Krian