Mediaumat.id – Menjawab pertanyaan apakah khilafah masih relevan dengan kebutuhan zaman saat ini, Suardi Basri dari el Harokah Research Center (HRC) menegaskan relevan bahkan hingga akhir zaman.
“Ajaran Islam (khilafah) itu relevan sampai akhir zaman,” tegasnya dalam Kabar Petang: Kebijakan Pemerintah & Aspirasi Penegakan Khilafah, Senin (25/4/2022) di kanal YouTube Khilafah News.
Maka, lanjut Suardi, seharusnya tidak ada ruang lagi bagi siapa pun untuk menganggap khilafah adalah solusi usang.
Penegasan itu, menurutnya, juga sebagai respons terhadap pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang mencetuskan bahwa karena Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi, maka tak mungkin membentuk sistem pemerintahan Islam atau negara ala Nabi.
Betul beliau SAW sudah tiada, kata Suardi, tetapi sebagai seorang Muslim mestinya memiliki satu keyakinan bahwa ketika Rasulullah SAW diutus sebagai nabi terakhir, maka itu memberikan makna, sesungguhnya risalah Islam yang dibawanya akan tetap berlaku sampai akhir zaman.
Artinya, sambung Suardi, umat Islam memang diturunkan sebagai umat terbaik yang mengajak manusia kepada kebaikan yang tentunya pula kepada ajaran Islam. “Termasuk juga di dalamnya itu ajaran Islam tentang khilafah,” tukasnya.
Apalagi, ia melihat sistem pemerintahan saat ini terkesan gagal menemukan satu mekanisme paling sahih, sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan demi perubahan hukum yang ada.
Sebutlah yang baru-baru ini mengenai desakan sebagian pihak agar dilakukan amandemen terhadap konstitusi. Baik terkait pemunduran jadwal pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan. “Ini dianggap sebagai salah satu evolusi hukum yang senantiasa ada,” herannya.
Bahkan dulu pernah dicoba hingga enam periode di zaman Soeharto yang ternyata juga gagal. “Ada juga yang kemudian minta delapan tahun satu periode,” sambungnya.
“Ini proses yang kemudian berdialektika terus, berdinamika terus, yang menunjukkan adanya perubahan sekaligus untuk menunjukkan sesungguhnya produk-produk hukum yang selama ini dibuat itu gagal,” ulasnya menyinggung sistem pemerintahan yang berlaku saat ini.
Bertambah masalah tatkala Menko Mahfud datang dengan rumusannya tentang teori Plato. “Ketika problem kontemporer yang sekarang tengah terjadi itu, oleh Prof. Mahfud itu dicari akar teorinya itu pada masa Plato,” singgungnya.
Padahal di saat bersamaan, umat Islam tidak dibolehkan menarik sistem pemerintahan sekarang ini kepada wasiat Baginda Rasulullah SAW berupa sistem pemerintahan khilafah.
Malah seperti diketahui, hampir seluruh perangkat-perangkat yang tersedia justru membatasi perjuangan melanjutkan kembali sistem kehidupan Islam dengan narasi-narasi buruk serta diskusi-diskusi yang kerap dibubarkan.
Ditambah secara wadah organisasi yang pada dasarnya menyerukan gagasan atau ide khilafah sebagai solusi atas seluruh problematika kehidupan, dibubarkan.
Tak cukup itu, para tokoh yang senantiasa menyuarakan politik Islam pun dipersekusi dan dilabeli sebagai radikal berikut daftarnya yang beredar. Dan sedihnya, sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab.
Meski begitu, ia menilai tuntutan penegakan kembali khilafah, semakin hari bertambah besar dan makin tak terkendali. “Kenapa? Karena itu berjalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam itu untuk berislam,” ucapnya.
“Kesadaran untuk hidup diatur dengan Islam, kemudian mereka memahami bahwa syariat Islam itu ternyata tidak hanya mengatur persoalan shalat, zakat, puasa, haji dsb., tetapi juga mengatur aspek-aspek yang lain termasuk muamalah, sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, dst.,” paparnya.
Maka, menurutnya, di balik riuhnya opini tentang pernyataan Menko Mahfud, umat menjadi makin ingin tahu sehingga mencari seraya membuktikan tentang keharaman khilafah. “Atau jangan-jangan memang khilafah sebaliknya (wajib)?” timpalnya
“Kalau mereka memahami sebaliknya, inilah yang saya kira beberapa pihak akan merasa sangat terancam dengan itu,” pungkasnya.[] Zainul Krian