Hilmi: Pengelolaan Kapitalistik Penyebab Enam BUMN Bubar
Mediaumat.id – Merespons pembubaran enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah diteken Presiden Jokowi, Ketua Himpunan Intelektual Muslim Indonesia (Hilmi) Dr. Julian Sigit, M.E.Sy. mengatakan akar penyebabnya adalah pengelolaan kapitalistik.
“Yang menjadi akar masalahnya itu jelas karena pengelolaannya kapitalistik. BUMN yang tadinya orientasinya public service dituntut untuk memperoleh laba maksimum, sehingga orientasi sebagai pelayanan itu tidak dapat,” ungkapnya di Kabar Petang: Berguguran 6 BUMN ‘Disuntik Mati’ Jokowi, Why? melalui kanal YouTube Khilafah News, Kamis (13/4/2023).
Persoalan lain, tutur Julian, BUMN juga dihantui utang yang sangat besar. “Saya mencatat data dua tahun lalu utang luar negeri BUMN mencapai US$57,5 miliar. Ironisnya total aset BUMN yang kurang lebih 8000 triliun, 10%-nya didanai oleh utang luar negeri,” terangnya.
Julian menduga, besarnya utang yang harus ditanggung BUMN disebabkan pengelolaannya yang tidak profesional sehingga menjadi sarang korupsi. Di samping itu BUMN juga menjadi alat pemerintah untuk menghindarkan utang luar negeri melalui APBN.
“Strategi pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur agar tidak merogoh kocek APBN, pembangunannya dikelola BUMN. Ini penyebab utang BUMN semakin membengkak,” kritiknya.
Dalam pandangan Julian, seharusnya BUMN itu difokuskan untuk melayani (public service) bukan menghasilkan laba.
“Cara pandang kapitalislah yang menyebabkan bagaimana sebuah perusahaan itu bukan hanya pelayanan terhadap publik tapi menghasilkan keuntungan. Dengan cara pandang seperti ini maka BUMN yang tidak menghasilkan laba dianggap inefisien sehingga layak dibubarkan,” bebernya.
Karena itu, lanjutnya, tidak heran kalau BUMN yang pada 2016 jumlahnya mencapai 118 hingga Februari 2023 hanya tersisa 39 perusahaan. “Sekarang dibubarkan 6 perusahaan, jadi tinggal 33 perusahaan,” bebernya.
Pelayanan
Julian lalu membandingkan pengelolaan BUMN dalam pandangan Islam. “BUMN dalam perspektif Islam itu representasi dari negara yang tugasnya pelayanan (ri’ayah). Pelayanan ini ditujukan untuk seluruh rakyat bukan hanya segelintir rakyat sebagaimana terjadi dalam sistem kapitalis,” ujarnya.
Julian menegaskan, BUMN dalam perspektif Islam wajib dikelola secara amanah dan profesional dengan orientasi pelayanan.
“Dalam perspektif Islam, BUMN hadir fokusnya pelayanan. Jika dalam konteks pelayanan mendapat keuntungan, keuntungannya pun wajar, bukan menempatkan rakyat sebagai konsumen untuk meraih laba,” tandasnya.
Ia memastikan, jika dikelola dengan perspektif Islam, BUMN sebagai wakil negara yang bersifat pelayanan, kehadirannya akan sangat dirasakan oleh masyarakat, mulai dari sektor keuangan, transportasi, infrastruktur dan sebagainya.
“Saya yakin kalau BUMN dikelola dengan amanah, profesional ini akan menjadi sumber pendapatan negara, dan masyarakat bisa terlayani secara optimal,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun
