Oleh: Yuli Sarwanto (analis FAKTA)

Penuntasan skandal korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sedang ditonton masyarakat. Kita berharap jangan sampai penuntasan kasus besar ini mandeg, atau ketutup sama ‘mendung’.

Ya, asuransi jiwa yang mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp32,89 triliun untuk kembali sehat. Ibarat fenomena gunung es, kasus Jiwasraya baru muncul. Padahal kasus ini termasuk kasus lama.

Hingga ‘meletus’ di November tahun lalu Menteri BUMN, Erick Thohir memaparkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung), setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan.

Kementerian BUMN juga menduga investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi.

Hmm…

Pemberantasan korupsi kian hari malah semakin akut. Bahkan semangat untuk menuntaskan agenda besar ini tampaknya kian hari kian meredup. Penerapan sistem demokrasi liberal pasca reformasi justru membuat kasus-kasus korupsi menjadi Lingkaran setan yang tak bisa diputus. Persoalan penegakan hukum malah akhirnya semakin ruwet.

Ditunjukkan dengan tumpang tindih kewengan antar lembaga penegak hukum. Mekanisme pengadilan sangat tidak efektif dan efisien karena prosesnya begitu rumit dan bertele-tele, dan berujuang tanpa kepastian. Politik saling sandra pejabat.

Semacam ada kesan kuat bahwa berbagai kasus seolah disimpan dan tidak diungkap untuk dijadikan alat tawar. Kasus-kasus itu dijadikan alat untuk mencegah pihak lain menggagalkan total kepentingan masing-masing pihak, mencegah berbagai pihak saling mengungkap kasus pihak lainnya, atau mendorong berbagai pihak untuk berkompromi. Akhirnya, ada semacam ‘ancaman’: siapapun yang berani berulah maka cacat dan kasusnya akan diungkap. Itulah politik ‘saling sandera’ satu pihak atas pihak lain.

Alhasil

Di sisi lain, kepentingan rakyat makin terpinggirkan. Rakyat makin sengsara. Alhasil, doktrin demokrasi bahwa dengan pemilihan langsung oleh rakyat akan dihasilkan penguasa dan politisi yang mendengarkan aspirasi rakyat hanyalah ilusi. Politik ‘saling sandera’ dalam demokrasi ini akan terus ada. Pangkal semua ini adalah pemberlakuan sistem demokrasi di negeri ini.[]