Harta Rakyat Telah Dirampok, Lalu Siapa yang Masih Mengumbar Ilusi?

Oleh Mahfud Abdullah (Indonesia Change)

“Kami bukan tukang sulap yang hanya memberikan ilusi-ilusi pada rakyat,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan koalisi mengupayakan visi-misi yang konkret dan masuk akal kepada wartawan di Kantor DPP Nasdem, Rabu (15/8), dikutip dari republika.co.id (16/8/18).

Catatan Perubahan

1. Lalu, apakah pemerintah memberikan bukti kesejahteraan atau hanya mitos? Mengingat adanya intervensi asing dan agenda liberalisasi ekonomi pemerintah yang merugikan rakyat. Asing, dalam hal ini IMF, melalui LoI diberi kesempatan oleh Pemerintah untuk mengatur perekonomian Indonesia. Alih-alih mengatur, yang terjadi justru membuat hancur dan menjerumuskan Indonesia ke jurang kemiskinan dan kesengsaraan. Ditambah lagi sikap patuh terhadap pihak asing, yang semakin memperparah kondisi.
2. Lalu apa kabar penyelesaian skandal BLBI, berhasil atau gagal? Skandal ini ditengarai sarat dengan praktik kolusi, korupsi dan pelanggaran aturan yang sudah ada. Melalui Inpres No 8/2002 Pemerintah memilih penyelesaian skandal BLBI dengan lebih mengutamakan pengembalian aset dibandingkan dengan penegakan hukum. Dengan Inpres ini, Pemerintah memberi penjahat BLBI bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, serta memberi kesempatan terus-menerus kepada mereka dengan tenggat waktu yang selalu molor dalam pengembalian hutang, melalui mekanisme MSAA, MRNIA dan APU. Marwan Batubara pernah berujar skandal BLBI sangat sulit diselesaikan karena melibatkan dana besar, yang juga berarti para pengusaha besar; di samping melibatkan para penguasa dan lembaga internasional (IMF), yang memang berkepentingan dan mendapat keuntungan langsung dari kasus ini. Selain itu, juga ada upaya dari para penjahat BLBI yang ingin aman, supaya skandal tersebut tidak diungkit-ungkit. Mereka semuanya berkolusi dan menguasai lembaga-lemabaga peradilan dan lembaga-lembaga negara, termasuk orang-orang di parlemen.
3. Mampukah rezim saat ini tidak bergantung pada utang? Nyatanya sekarang Negara terjebak pada sistem ribawi. Hutang triliunan yang harus disediakan untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi rekap, dengan beban pembayaran utang dalam APBN setiap tahunnya mencapai puluhan triliun yang harus dilakukan hingga tahun 2021, jelas menunjukkan bahwa Pemerintah konsisten memegang sistem ribawi; sistem bunga-berbunga. Inilah salah satu sumber mengapa hutang BLBI dan rekap obligasi ini tidak kunjung selesai dan bahkan cenderung membesar. Aneh!
4. Harta negara telah dirampok secara ramai-ramai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka berkoalisi dengan pihak asing, yang diperparah dengan bobroknya sistem yang ada saat ini untuk melanggengkan skandal ini, dan terbukti telah menghancurkan negeri ini. Karena itu, akankah kondisi ini kita biarkan begitu saja?