Mediaumat.id – Membahas tentang pengaruh oligarki di Indonesia, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menyampaikan, praktik kekuasaan oleh segelintir orang tersebut bukan hanya menggurita, tetapi sudah tak berbatas. “Bukan menggurita lagi ya, udah enggak ada batas hitam dan putih,” ujarnya dalam Bincang Perubahan Bersama Hariz Azhar, Jumat (2/12/2022) di kanal YouTube UIY Official.
Menurutnya, dengan dasar monopoli dan kapitalisasi, kaum oligarki bakal mengambil keuntungan sebanyak mungkin termasuk dengan cara menguasai.
Untuk mempertahankan itu, setidaknya membutuhkan tiga aspek dalam hal praktiknya. “Aspek dalam praktik industri, bisnis dan ekonomi, segala aspek tiga hal itu yang bisa memperlancar akumulasi kapital modal dan juga penguasaan market dan produksi itu akan berusaha dikuasai oleh si pelaku bisnis industri atau bisnis tadi ekonomi,” urainya.
Makanya, ia melihat, kondisi saat ini bukan hanya menguasai teknologi, pengaruh pasar. Mereka juga bekerja di sektor regulasi dan kontrolnya. “Mereka (kaum oligarki) bekerja pada sektor regulasi. Selain regulasi juga kontrol,” paparnya.
Maknanya, kaum oligarki bakalan mempengaruhi bahkan seperti yang Haris sebut sebelumnya, mereka melalui para profesional dan politisinya akan menguasai sektor regulasi yang dibuat oleh negara.
“Sektor negara, sektor regulasi ini juga diintervensi, dipengaruhi, bahkan kalau bisa dikuasai,” papar Haris.
Bahkan celakanya, beber Haris, bentuk penguasaannya pun bukan dari aspek regulasi saja, tetapi juga dari orang-orangnya seperti para profesional maupun politisi.
Dengan kata lain, Haris mengatakan, susupan oligarki sekarang sudah masuk ke dunia-dunia profesional dan politik yang masuk ke ranah kekuasaan dimaksud. Sehingga menjadi tampak bahwa sektor kebijakan publik ataupun kekuasaan telah dipengaruhi, dikontrol bahkan diciptakan oleh si para pemilik modal (kapital) yang sebelum-sebelumnya juga sudah menguasai sektor industri, bisnis dan ekonomi.
Tujuan Oligarki
“Tujuannya supaya mereka dapat keberpihakan dari pengelola kehidupan bersama atau negara itu,” tandasnya, seraya menyebutkan respons balik yang bakal diterima kaum oligarki adalah semacam kebijakan-kebijakan yang berpihak serta memudahkan untuk dieksplorasi oleh mereka.
Lebih mengerikan lagi, kata Haris, tak jarang para pelaku ekonomi, industri dan bisnis justru duduk di posisi-posisi pengambil kebijakan tersebut.
“Orang-orang yang ada di sektor jabatan publik ini juga punya permainan bisnis di jejaringnya, baik dari penerima atau pelaksana pekerjaan-pekerjaan yang ada di APBN, APBD atau perusahaan-perusahaan mereka menjadi partner swasta di dalam pelaksanaan project yang tombol perencanaan dan mulainya itu dari regulasi-regulasi yang dibikin oleh mereka sendiri,” bebernya.
Terakhir, Haris menyampaikan, enggak bakalan tercipta pemerataan pembangunan ekonomi di tengah kehidupan masyarakat. “Intinya kita ini, warga enggak dapat apa-apa,” pungkasnya.[] Zainul Krian