Mediaumat.id – Pernyataan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang memberikan alasan penaikan harga BBM dan gas elpiji lantaran harga keekonomian terpaut lebar dengan harga pasar dinilai sebagai perwujudan dari konsep liberal.
“Ini adalah konsep liberal, karena menempatkan harga BBM mengacu pada harga pasar sehingga seolah-olah kalau pemerintah tidak menaikkan harganya maka pemerintah merasa rugi,” tutur Peneliti Forum Kajian dan Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak kepada Mediaumat.id, Kamis (14/7/2022).
Nicke membeberkan salah satu BBM jenis pertalite. Menurutnya, harga keekonomian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite telah menembus di angka Rp17.200 per liter. Adapun harga jual yang dipatok pemerintah sebesar Rp7.650 per liter. Artinya, untuk setiap liter pertalite yang dibeli masyarakat pemerintah beri subsidi Rp9.550 per liter.
Namun, Ishak menilai jika harga BBM akan kembali dinaikkan itu akan meningkatkan inflasi sehingga kondisi ekonomi rakyat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi akan semakin susah.
Menurutnya, jumlah pengangguran dan penduduk miskin masih sangat tinggi terlebih setelah adanya pandemi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran sebelum pandemi 6,9 juta (Feb 2020), setelah pandemi mencapai 8,4 juta (Feb 2022). Sementara penduduk miskin mencapai 26,5 juta orang (Sept. 2021), lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum masa pandemi yang mencapai 24,8 juta (September 2019).
“Karena itu, dipastikan jika pemerintah nekat menaikkan harga pertalite, listrik, dan elpiji tiga kilogram, maka jumlah penduduk miskin dan pengangguran akan kembali meledak,” tegasnya.
Ia menilai bahwa yang menyebabkan harga BBM naik dan menjadi lebih mahal karena adanya liberalisasi pada sektor minyak dan gas (migas). Dengan liberalisasi sektor energi, swasta diberikan peluang yang sama dengan BUMN untuk terlibat aktif dalam mengelola sektor energi.
“Sistem kapitalisme, termasuk di dalamnya liberalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), telah menjadi sebab sengkarut pengelolaan sektor energi, khususnya BBM di negara ini,” pungkasnya.[] Ade Sunandar