Mediaumat.id – Naiknya harga batu bara hingga mencapai USD 446 per metrik ton (tertinggi sepanjang sejarah) yang berdampak pada PLTU PLN dinilai Koordinator Valuation for Energy and Infrastructure (Invest) Ahmad Daryoko akibat pemimpin mengelola negara tanpa ideologi. “Hal itu akibat para pemimpin mengelola negara tanpa ideologi, semua dijalankan secara pragmatis!” tuturnya kepada Mediaumat.id, Selasa (8/3/2022).

Menurutnya, mestinya batu bara, minyak, kelistrikan masuk dalam hajat hidup orang banyak sebagaimana yang disebut dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945. “Dalam ideologi Islam, terdapat Hadits Riwayat Ahmad yang mewajibkan api (energi, seperti listrik , minyak/gas, batu bara) harus dikuasai khalifah atau kepala negara,” ungkapnya.

“Agar hajat hidup orang banyak tidak terbengkelai akibat bisnis pribadi,” tegasnya.

Ia menilai, batu bara sebagai komoditas kepemilikan publik (public good) maka haram hukumnya di komersialkan sebagai komoditas komersial (commercial good).

Daryoko mengatakan, masalah kelistrikan ini menjadi sengkarut, makin lama makin hancur-hancuran adalah akibat dari The White Paper Departemen Pertambangan RI, 25 Agustus 1998.

“Ini merupakan grand design dari The Power Sector Restructuring Program (PSRP) karya IFIs (WB, ADB, IMF) sebagai tindak lanjut penanda tanganan LoI (Letter of Intent) 31 Oktober 1997,” ungkapnya.

Padahal, katanya, para pengamat energi pun menyarankan agar para pengusaha batu bara tetap memenuhi aturan DMO (domestic market obligation) 25 persen untuk dalam negeri dengan harga yang dipatok rendah. “Di sinilah keganjilan itu terjadi. Masak commercial good diatur oleh UU?” pungkasnya.[] Nita Savitri