Hampir Satu Tahun Tanpa Penurunan Kasus, Ini Evaluasi DPR untuk Pemerintah
Mediaumat.news – Hampir setahun tanpa penurunan kasus, Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi menilai anggaran yang besar seharusnya cukup untuk pemerintah bisa bergerak cepat dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk melawan Covid-19.
“Serapan anggaran yang pertama, jangan sampai anggaran dikeluarkan tapi tidak langsung terserap untuk penanganan pandemi, kita tahu bahwasanya sudah hampir 695 triliun anggaran turun untuk menangani Covid, baik untuk kesehatan, ekonomi dan yang lainnya,” jelasnya saat mengevaluasi kinerja pemerintah terkait semakin tingginya kasus positif Covid-19 dalam Diskusi Online Tabloid Media Umat: Kontroversi Vaksinasi, Ahad (17/01/2021) di kanal Youtube Media Umat.
Kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan Intan. Menurutnya, masih banyak kasus korban Covid-19 yang disertai dengan penyakit komorbid akhirnya meregang nyawa karena tidak mendapatkan akses rumah sakit.
Kesiapan tenaga kesehatan juga, menurutnya, masih minim dan pemerintah harus menyiapkan hal tersebut dengan segera, menilai banyaknya nakes yang gugur karena Covid 19 ini.
Mengenai angka positif yang tinggi, Intan menilai, ini adalah bentuk dari peningkatan tracing dari pemerintah, meskipun apa yang dilakukan masih jauh dari standar yang ditentukan oleh WHO.
“Bicara angka positif yang tinggi karena banyak kasus baru tapi juga karena penanganan test dan tracing, karena awal masih jauh dari yang ditetapkan WHO. Dan lonjakan juga, karena para pakar seperti epidemiolog sudah bisa memprediksi lonjakan angka positif baru jangan diabaikan dan harus ditanggapi secara sains. Tapi pemerintah akselerasi untuk kesiapan fasilitas kesehatan masih kurang,” jelasnya.
Jelas penanganan pandemi ini perlu ada sinergi yang kuat, agar bisa dilaksanakan 3 T yang tepat dan masyarakat bisa menjalankan 5 M dengan baik. Selain itu pula kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini juga harus berjalan dengan baik.
“Harus ada sinergi bukan hanya Kemenkes bukan hanya, itu harus disiapkan, penanganan yang cepat. Harus ada kompensasi kepada masyarakat seperti bansos yang tepat sasaran,” kata Intan.
DPR juga selalu mendorong anggaran untuk ketersediaan tes swab PCR, karena fasilitas kesehatan saat ini sudah kewalahan, apalagi kalau berbicara faskes sekunder, kerena ketersediaan ICU, ventilator.
“Treatment sejenisnya itu sangat terbatas sehingga memang 3 T itu masih kurang, belum seperti apa yang ditetapkan oleh WHO,” tegasnya.
Masyarakat juga perlu kedisiplinan, apalagi di daerah ada yang masih longgar, karena pemerintah tidak menetapkan karantina wilayah, apalagi berbicara Jabodetabek dengan segala keterbatasannya.
“Kita tentu harus terus mendorong pemerintah 3 T, masyarakat 5 M-nya, karena kita perlu sinergi. Ditambah gelombang pertama ini belum berakhir,” pungkas Intan.[] Fatih Solahuddin
