Mediaumat.info – Inflasi pangan yang bergejolak lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan UMR pada periode 2020-2024, dinilai sebagai salah satu bukti kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menyejahterakan rakyatnya.

“Pemerintah Joko Widodo terbukti gagal dalam menyejahterakan rakyatnya,” ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat dalam pers rilis yang diterima media-umat.info, Kamis (7/3/2024).

Bahkan, sambungnya, sistem pengupahan yang beberapa kali diubah selama masa pemerintahannya, terbukti semakin melanggengkan politik upah murah, yang berimbas penurunan daya beli masyarakat.

Ditambah, kenaikan inflasi pangan ini, seperti diungkap Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan, juga menunjukkan betapa sangat sulit bagi masyarakat sekadar bisa memenuhi kebutuhan pangannya saja.

“Apalagi untuk kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, perumahan dan kebutuhan lainnya,” cetus Mirah.

Tak ayal di saat yang sama, ia juga menilai pemerintahan Jokowi telah salah urus dalam mengelola negeri ini. Tengoklah, akibat daya beli masyarakat yang turun, seperti ia paparkan sebelumnya, kemiskinan masih tetap menjadi masalah utama di Indonesia.

Sebelumnya, seperti dilansir kompas.com (4/3) dengan judul BI: Inflasi Pangan Sudah Lampaui Kenaikan UMR, Hampir Salip Kenaikan Gaji PNS, Arief Hartawan mengatakan, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,6 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan UMR yang hanya mencapai 4,9 persen pada periode 2020-2024.

Karenanya, Mirah, dalam hal ini Aspek Indonesia, mendesak pemerintah untuk serius mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Jangan hanya peduli pada kekuasaan, tapi mengabaikan kesejahteraan rakyatnya,” pungkasnya. [] Zainul Krian

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat