Mediaumat.news – Langkah pemerintah yang akan menggandeng perusahaan asing yaitu Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dari Cina dan LG Chem Ltd asal Korea Selatan untuk mengelola nikel di Indonesia dinilai hanya menguntungkan asing.

“Tentunya kebijakan ini untuk memihak pada perusahaan-perusahaan asing  swasta asing, yang kita ketahui bahwa kekayaan alam Indonesia ini yang sudah sering terjadi hanya menguntungkan pihak tersebut dan banyak masyarakat lokal di zona itu tidak mendapatkan apa-apa,” ujar Peneliti Senior dari Forum Kebijakan Energi (Forkei) Lukman Noerochim, Ph.D. dalam acara Kabar Malam, Sabtu (06/03/2021) di kanal YouTube News Khilafah Channel.

Lukman menyebut, Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Dan nikel sebagai bahan baku baterai lithium ini adalah milik umum yang seharusnya dikelola pemerintah, sehingga keuntungan yang didapat dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Ini harus menjadi konsen ke depan bagaimana agar kekayaan yang begitu melimpah dan luar biasa ini dapat menyejahterakan  rakyat semua,” ucapnya.

Lukman mengatakan, dalam Islam fungsi pemerintah terkait kekayaan alam adalah sebagai pengelola bukan pemilik. Jadi pemerintah hanya mengelola tambang nikel tersebut yang pemiliknya adalah seluruh rakyat Indonesia. Dan keuntungan terbesar diberikan kepada rakyat selaku pemiliknya.

“Itulah ya dalam politik ekonomi Islam memandang barang tambang ini adalah kepemilikan umum, jadi tidak boleh dimiliki secara pribadi maupun swasta, bahkan swasta asing,” pungkasnya.[] Agung Sumartono