Mediaumat.id – Menanggapi pemberitaan seputar gaji Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku komisaris utama (Komut) PT Pertamina yang disebut-sebut mencapai Rp8 miliar per bulan, Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengingatkan begini.
“Sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang,” ujarnya dalam video Kerja Belum Tentu Becus, Gaji Ahok Bikin Susah Rakyat? di kanal YouTube Justice Monitor, Kamis (3/8/2023).
Menurut Agung, sebagaimana ketentuan termaktub di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), mestinya seluruh hasil dari sumber daya alam di negeri ini, tak terkesan justru dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran para pengurus BUMN migas tersebut.
Sebelumnya, sempat berhembus kencang kabar Ahok akan menjadi Dirut PT Pertamina. Tetapi ternyata Ahok tetap menjabat sebagai Komut BUMN Pertamina, dan akan menerima gaji hingga Rp8,36 miliar per bulan.
Adalah berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, Ahok tetap menjabat sebagai Komut BUMN Migas itu.
Selain menerima gaji, dewan komisaris termasuk Ahok di dalamnya, menerima tunjangan yang meliputi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi dan asuransi purna jabatan.
Untuk diketahui pula, saat ini Pertamina tercatat memiliki 7 orang komisaris termasuk Ahok. Sehingga bila kompensasi itu dibagi secara merata, maka setiap komisaris termasuk Ahok mendapat Rp 100,37 miliar per tahun (Rp 702,6 miliar dibagi 7 orang) atau sekitar Rp8,36 miliar per bulan.
Jumlah ini jauh lebih dari yang Ahok terima pada tahun sebelumnya sebesar Rp34,3 miliar per tahun atau sekitar Rp2,8 miliar per bulan.
Tak ayal, lanjut Agung menyampaikan, sebagian publik, semisal Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pun mendesak PT Pertamina untuk segera mengklarifikasi pemberitaan tersebut.
Ironis
Terlebih, kalau berita ini benar, sambung Agung, sangat ironis dan memprihatinkan di tengah kondisi PT Pertamina tengah membukukan pencapaian laba bersih tertinggi sepanjang berdirinya perseroan.
Tetapi di saat yang sama rasa keadilan masyarakat terlukai. “Ini tentu melukai rasa keadilan kita di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon 3 kg bersubsidi, dan harga BBM yang kembali naik,” ucapnya.
Lebih jauh, kekayaan pejabat publik yang makin melimpah sangat bertolak belakang dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di negeri ini. “Miris, apabila kekayaan pejabat bertambah, di tengah rakyat banyak yang bertambah susah,” sebut Agung.
Di samping itu, betapa rakyat harus berusaha bekerja sangat keras untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan mereka dan keluarga, misalnya.[] Zainul Krian