Gaji ASN Batal Naik, Analis: Harusnya Pemerintah Beri Info yang Benar

Mediaumat.news – Menanggapi batalnya rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) minimal Rp 9 juta pada tahun ini sebab pemerintah masih fokus pada penanganan dampak Pandemi Covid-19, Analis Politik dan Media Hanif Kristianto menilai pemerintah seharusnya jujur dalam memberikan informasi-informasi yang benar.

“Pemerintah harus jujur memberikan informasi-informasi yang benar. Itu yang paling penting,” tuturnya dalam Acara Kabar Malam, Sabtu (02/01/2021) di kanal YouTube Khilafah Channel

Menurutnya, seharusnya pemerintah jangan dulu memberikan pengumuman atau informasi yang nyatanya informasi itu hanya memberikan harapan-harapan yang mengecewakan bagi rakyat. “Pemerintah jangan sampai memberikan angin surga dan bagi rakyat jangan euforia dan gembira dulu karena kenaikan masih wacana dan belum diketok palu atau belum ada aturan tertentu,” ujarnya.

Ia menilai penguasa seolah-olah kelabakan dan tidak mempunyai satu manajemen yang bagus antar satu departemen dengan departemen yang lain. “Ini menjadi perseden buruk bagi pengelolaan negara. Ada anggapan di tengah-tengah masyarakat itu seolah-olah penguasa tidak mampu memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya,” ungkapnya.

“Adanya informasi yang kadang timpang tindih ataupun juga di bantah oleh yang lain juga mengindikasikan bahwa seharusnya diantara lembaga atau pemerintah itu ada rule atau ada SOP yakni Standard Operating Procedure,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, sebagai rakyat ia memberi catatan agar jangan sampai di-PHP in lagi. “Ini kaset lama yang kusut. Kejadian seperti ini jangan sampai terulang karena kita mengelola Indonesia yang besar, bukan mengelola sebuah kampung, atau komunitas kecil, tapi ini demi kepentingan rakyat seluruh Indonesia yang ingin kesejahteraan,” ujarnya.

Menurutnya, mindset pemerintah perlu diubah bahwa penguasa dipilih untuk mengurusi urusan rakyat. “Selama ini kita lihat dalam politik demokrasi ini yang dilupakan. Mengurusi urusan rakyat. Kita sering melihat para penguasa yang ingin menjabat di posisi tertentu, saat pemilu maupun pilkada, mereka membutuhkan rakyat. Namun ketika sudah jadi mereka melupakannya. Padahal seharusnya pejabat itu mengayomi dan mengurusi urusan rakyat,” bebernya.

“Ketika kita bicara kepentingan rakyat. Ini bukan semata-mata naiknya gaji PNS, tetapi juga kelompok lain seperti pegawai swasta, buruh, atau pekerja-pekerja lain yang gajinya di bawah standar, juga harus diperhatikan. Jika tidak, akan ada rasa kecemburuan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, pemerintah yang memegang amanah dan jabatan seharusnya mereka menjadi pelayan rakyat dan orientasi mereka itu memberikan kesejahteraan bukan hanya kepada PNS tapi juga kelompok lain yang lebih luas. “Selain itu, negara seharusnya memiliki rencana dalam mengelola keuangan negara baik lima tahun maupun sepuluh tahun ke depan sehingga ke depannya bisa ditentukan, apakah sudah layak gaji dinaikkan atau tidak,” jelasnya.

Ia menilai gaji dalam Islam terkait dengan pekerjaan. “Jadi tidak salah jika negara memberikan gaji yang layak kepada ASN karena memang mereka bekerja untuk kepentingan pelayanan publik,” ujarnya.

Namun menurutnya, jangan sampai kenaikan gaji yang tinggi menjadikan kerjanya lemot dan sebagainya. Rakyat sering kali mengeluh tentang hal itu. Mereka sudah digaji tinggi tetapi pelayanannya tidak optimal.

“Di dalam Islam, pekerjaan itu diberikan gaji yang layak dan pekerja dipenuhi kebutuhannya. Ada juga hak-hak yang harus dipenuhi orang yang mempekerjakan misalnya, negara mempekerjakan ASN maka ASN harus amanah dan bertanggung jawab. Jangan sampai menyeleweng dan sebagainya,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it