Mediaumat.id – Penggusuran penduduk Pulau Rempang yang mempertahankan tanah leluhurnya mengonfirmasi bahwa pemerintah menerapkan kebijakan yang melayani kepentingan segelintir cukong oligarki kapitalis dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat.
“Mengkonfirmasi bahwa pemerintah menerapkan kebijakan yang melayani kepentingan segelintir cukong oligarki kapitalis dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat,” ujar Forum Ulama, Tokoh, dan Advokat (FUTA) Jawa Barat dalam rilis yang diterima Mediaumat.id saat melakukan Aksi Damai Umat Islam Jawa Barat Bela Rempang: Kembalikan Hak Rakyat, Tolak Neo Imperialisme, Selasa (19/9/2023) di depan DPRD Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 27 Kota Bandung.
FUTA Jabar mengutuk keras aksi perampasan tanah warga di Pulau Rempang oleh pemerintah karena hal itu merupakan kezaliman yang besar. Sebab warga Pulau Rempang adalah pemilik hak atas tanahnya. Mereka telah menempati ratusan tahun lamanya, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.
Menurut FUTA Jabar, hal tersebut berdasarkan dari kitab Tuhfat an-Nafis karya Raja Ali Haji (terbit perdana tahun 1890), yang menjelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang dan Bulang adalah keturunan dari Prajurit/Laskar Kesultanan Riau Lingga, yang sudah mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720 M, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I. Dan anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami Pulau Rempang, Galang dan Bulang secara turun temurun. Mereka pun dikenal sebagai pejuang yang mengusir penjajah.
FUTA Jabar menilai, negara tidak boleh menggunakan kaidah domein verklaring, bahwa semua bidang tanah adalah milik negara kecuali masyarakat bisa membuktikan dengan semacam sertifikat kepemilikan.
Sebab dalam Islam, tegas FUTA Jabar, orang yang sudah tinggal di satu lahan selama bertahun-tahun seperti warga Rempang, berarti orang tersebut adalah pemiliknya, sebab status kepemilikan bukan ditinjau dari status kepemilikan sertifikat lahan. Dan seandainya negara akan membeli atau merelokasi warga Rempang, maka haram hukumnya dengan cara pemaksaan apa lagi dengan kekerasan.
FUTA Jabar juga mengutuk keras segala tindakan represif, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan aparat terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang, sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma dan kerugian materi. Termasuk tindakan pemerintah menghentikan pelayanan umum pada warga sebagai bentuk intimidasi agar warga mau pindah.
FUTA Jabar juga menuntut agar pemerintah memulihkan dan mengembalikan hak-hak warga Rempang, membebaskan yang ditahan dan menghentikan tindakan kekerasan dan intimidasi apa pun bentuknya. Negara sebagai perangkat kekuasaan, wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya.
Selanjutnya, FUTA Jabar menolak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada investor dan menuntut agar pemerintah menghentikan proyek Rempang Eco-City dan investasi perusahaan asal Cina, Xinyi Glass Holdings Limited yang akan membangun pabrik kaca terbesar.
FUTA Jabar melihat, bahan baku pembuatan kaca yakni pasir kwarsa merupakan harta jenis milik umum (al-milkiyatul ammah) oleh karena itu sepenuhnya harus dikuasai oleh negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga haram meliberalisasikannya dan menyerahkan kepemilikan serta pengelolaannya kepada pihak swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing.
Terakhir FUTA Jabar mengajak seluruh pihak, khususnya para pemimpin, ulama, cendekiawan, pengusaha, pengacara, mahasiswa, polisi dan militer di Indonesia, bersatu padu untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariah Islam secara menyeluruh sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini, dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyyah.
“Hanya dengan menerapkan Islam secara kaffah, pemimpin akan dapat melayani hak-hak rakyat dengan baik dan melindungi negara dari cengkraman oligarki kapitalis, neoimperialis komunis dan kapitalis, membawa keberkahan hidup dunia dan akhirat, bagi semua manusia dan alam semesta,” pungkas FUTA Jabar.[] Agung Sumartono