Food Estate Bermasalah Secara Ekologi, IJM: IKN Lebih-Lebih Lagi!
Mediaumat.id – Menanggapi kritikan dari PDI Perjuangan (PDIP) bahwa program food estate (ketahanan pangan) bermasalah secara ekologi, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menegaskan IKN lebih bermasalah lagi.
“Kalau PDIP menyerang food estate sebagai bermasalah secara ekologis, IKN lebih-lebih lagi bermasalah secara ekologis. Mestinya PDIP serang juga kebijakan itu,” tuturnya dalam video PDIP Mendadak Serang Food Estate ‘Kejahatan Lingkungan’ | Manuver Politik? melalui kanal YouTube Justice Monitor, Sabtu (19/8/2023).
Soal kelemahan program food estate ini, Agung mengutip pendapat Wahyu Perdana selaku Manajer Advokasi dan Kampanye Pantau Gambut yang mengatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terlambat dalam mengakui kegagalan program food estate.
“Sebab menurut Wahyu dampak lingkungan sudah terlanjur terjadi dengan dibangunnya lumbung pangan tersebut,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ucapnya, Wahyu menyebut kajian pantau gambut Maret 2023 menemukan indikasi deforestasi (penggundulan hutan) yang meluas. Pada rencana pelaksanaan food estate tahap pertama, tahun 2022-2021 di Kalimantan Tengah seluas 31.000 hektare dibagi masing-masing seluas 10.000 hektare di 3 kabupaten yaitu Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas.
“Hasil pemantauan melalui citra satelit menunjukkan adanya deforestasi di mana area seluas 700 hektare di Desa Tewai Baru (Kalimantan Tengah) menjadi area ekstensifikasi yang terluas,” jelas Agung masih mengutip pendapat Wahyu.
Agung menyesalkan, PDIP sebagai partai yang memiliki banyak kursi di DPR seharusnya sadar lebih awal akan dampak terhadap lingkungan yang dapat muncul dari program food estate.
Oleh karena itu, tegas Agung, para pembuat kebijakan harus bertanggung jawab dan mengedepankan faktor lingkungan dan kemaslahatan secara strategis dalam menyusun program. Sebab kerusakan lingkungan memiliki dampak yang berkelanjutan.
“Ini menjadi kesadaran buat kita semua bahwa program-program seharusnya memikirkan dampak-dampak ekologis, jangan sampai hal ini hanya menjadi alat politik,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun
