Mediaumat.id – Usulan dari Kepala Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) yang mewacanakan seluruh rumah ibadah akan dikontrol oleh pemerintah yang dalam hal ini BNPT merupakan kekeliruan yang mendasar

“Ini adalah kekeliruan yang mendasar,” ujar Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi kepada Mediaumat.id, Rabu (6/9/2023).

Farid mengamati, usulan ini tidak bisa lepas dari pernyataan salah seorang anggota DPR yang mengatakan ada sebuah masjid di Kalimantan milik BUMN yang mengkritik pemerintah kemudian dikaitkan dengan radikalisme.

Farid mengatakan, dalam Islam masjid adalah tempat pembinaan dan penyadaran bagi kaum Muslim. Termasuk di dalamnya mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, atau yang biasa disebut sebagai amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa).

Sehingga Farid menilai, kalau mengkritik penguasa yang merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar tersebut dianggap radikal, maka inilah yang menjadi persoalan besar. Sebab aktivitas muhasabah lil hukkam ini merupakan aktivitas mulia.

Bahkan, kata Farid, Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa sebaik-baik jihad itu adalah melontarkan kata-kata haq di depan penguasa yang zalim.

Maka Farid menyimpulkan, landasan pengambilan keputusan untuk mengontrol masjid itu sudah sangat keliru, dan bisa ditengarai sebagaimana yang dikhawatirkan masyarakat bisa terjadi, yakni masjid akan dikendalikan dan dikontrol untuk menjadi alat dari rezim yang berkuasa.

“Hanya memuji-muji penguasa, dilarang mengkritik mereka. Padahal mengkritik penguasa itu diperintahkan dalam Islam dan sebagai bentuk kasih sayang terhadap penguasa itu,” pungkas Farid.[] Agung Sumartono