Mediaumat.news – Rencana pemerintah yang akan menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II dinilai telah membohongi rakyatnya sendiri.

“Pemerintah bisa dikatakan telah membohongi rakyatnya sendiri,” ujar Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak kepada Mediaumat.news, Rabu (26/5/2021)

Menurut Ishak, rencana tax amnesty jilid II ini jelas menyalahi pernyataan rezim sendiri saat menggelar tax amnesty jilid I tahun 2016 yang lalu. Saat itu pemerintah mengatakan kebijakan itu hanya dilakukan sekali, agar orang tidak berpikir untuk menunggak pajak dengan alasan akan ada lagi pengampunan pajak.

“Nah, jika sekarang wacana itu muncul lagi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin pupus,” ucapnya.

Ishak memandang, tax amnesty jilid II ini muncul karena pemerintah mulai kehabisan sumber pendapatan terutama dari pajak akibat perlambatan ekonomi. Di saat yang sama, pendapatan dari utang sudah sangat besar sehingga dampaknya semakin mengkhawatirkan.

Ia menyebut kebijakan ini akan sangat tidak adil bagi mereka yang rajin membayar pajak, dan wajib pajak yang mendapat hukuman karena tidak membayar atau terlambat membayar pajak.

Yang pasti, kata Ishak, kebijakan ini akan sangat menguntungkan orang-orang kaya dan para kapitalis yang selama ini tidak mau membayar pajak. Mereka didorong untuk membayar pajak dengan diberi keringanan melalui tax amnesty ini. Di sisi lain orang kecil dikejar-kejar, bahkan PPN mau dinaikkan menjadi 15%.

Padahal, beber Ishak, di saat yang sama pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi orang-orang kaya lewat penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil.

Sehingga, menurutnya, ini semakin menunjukkan bahwa sistem kapitalisme yang diadopsi pemerintah gagal dalam membuat rakyatnya semakin sejahtera dan tidak memiliki solusi yang jitu dalam melewati krisis ekonomi akibat covid-19 pada saat ini.

“Karena itu, kita tidak bosan mengingatkan bahwa satu-satunya jalan untuk membawa rakyat dan negara ini mencapai kemakmuran ekonomi secara menyeluruh adalah membuang sistem kapitalisme dan mengadopsi sistem Islam secara menyeluruh,” pungkasnya.[] Agung Sumartono