Mediaumat.id – Kenaikan BBM yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat dinilai Peneliti Forum Kajian dan Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak sebenarnya bisa diminimalkan jika pengelolaannya mengadopsi sistem yang benar.

“Sebenarnya dengan mengadopsi sistem yang benar maka persoalan BBM ini dapat diminimalkan,” ungkapnya kepada Mediaumat.id, Kamis (8/9/2022).

Ia membeberkan langkah-langkah yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah. Pertama, pengelolaan minyak dan gas (migas) di Indonesia harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pihak swasta hanya dimanfaatkan jasanya.

Kedua, minyak yang diproduksi kemudian diolah di kilang Pertamina dan dipatok dengan biaya produksi plus margin tertentu. Sehingga, perhitungan harga BBM tidak mengacu pada harga internasional, yang harganya sangat fluktuatif.

Ketiga, menghapus komponen pajak, seperti PPN 11%, Pajak Daerah untuk BBM sebesar 5%. Keempat, menggunakan standar emas dan perak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.

“Mahalnya biaya subsidi menurut formula pemerintah di samping dipengaruhi harga minyak juga dipengaruhi oleh kurs rupiah yang melemah terhadap dolar. Dengan kurs yang stabil maka harga pembelian juga akan lebih rendah,” jelasnya.

Kelima, memanfaatkan windfall (durian runtuh) pendapatan dari sektor pertambangan migas, mineral dan batu bara untuk meningkatkan investasi di sektor energi, seperti peningkatan investasi eksplorasi migas, pembangunan kilang, dan pembangunan infrastruktur sambungan gas rumah tangga dan industri, dan pengembangan energi terbarukan.

Keenam, menghentikan pembangunan berbasis utang ribawi, yang telah menyedot anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi subsidi.

Namun, semua konsep tersebut, menurut Ishak, akan dapat diwujudkan ketika negara ini mengadopsi sistem Islam.  “Bukan dengan mengadopsi sistem kapitalisme sekular seperti saat ini,” tegasnya.

Inflasi

Menurutnya, kenaikan BBM ini akan berdampak kepada seluruh masyarakat dan dampak terbesar adalah penduduk menengah bawah karena memicu inflasi.

Meskipun pemerintah memberikan BLT, namun itu hanya berlangsung 4 bulan dengan nilai yang relatif kecil. “Sementara harga BBM pasca kenaikan tidak akan turun dalam waktu yang lebih lama,” ungkapnya.

Namun masalah sesungguhnya, menurut Ishak, karena sebagian besar masyarakat masih berpendapatan rendah.

“Kita memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Sayangnya, pemerintah yang ditugaskan mengelola potensi tersebut tidak mampu melakukannya,” pungkasnya.[] Ade Sunandar