FAKKTA: Pembangunan IKN Berpotensi Over Budget dan Mangkrak

Mediaumat.id – Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak menilai pembangunan ibu kota negara (IKN) berpotensi over budget dan mangkrak.

“Kalau pemerintah tidak mampu menanggung pembiayaan yang over budget ini bisa jadi akan mangkrak dan berhenti seperti di Hambalang. Hambalang itu kan proyek kecil tapi tidak bisa diteruskan oleh pemerintah. Jadi kita mewanti-wanti pemerintah jangan sampai rencana ini menjadi mangkrak ataupun bisa mengakibatkan over budget,” tuturnya dalam acara Kabar Petang: Apakah IKN akan Menjadi ‘Museum Pembangunan’ Terbengkelai, Rabu (23/3/2022) di kanal Youtube Khilafah News.

Ishak menilai, kalau proyek IKN ini tetap jalan, tetap dibangun pasti anggaran akan jauh lebih besar dibanding Rp466 triliun itu. Karena perkiraan 466 triliun itu disusun beberapa tahun yang lalu, juga dianggap bahwa investor asing sangat dominan.

“Apalagi struktur tanah di sana itu sangat rapuh. Artinya anggaran yang dibutuhkan untuk penguatan infrastruktur jalan, pembangunan, harus lebih besar sehingga nilai realisasi investasi itu lebih tinggi bahkan dua sampai tiga kali lipat dari Rp466 triliun. Kalau itu ditanggung pemerintah itu luar biasa besarnya. Artinya ada over budget di situ,” tandasnya.

Dari sisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, lanjutnya, itu disusun sejak tahun 2019. Artinya dinamika setelah itu tidak bisa ditangkap oleh RPJM. “Bisa jadi tantangan-tantangan yang dipikirkan oleh planner itu, apa yang ada pada saat itu. Tapi misalnya ketika terjadi covid tahun 2020/2021, yang mengubah struktur APBN kita sangat drastis itu tidak terpikirkan,” ujarnya.

“Misal terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara turun sehingga utang meningkat tajam. Ini tidak dipikirkan ketika proses penyusunan RPJM itu. Demikian pula porsi anggaran 466 triliun, sebagian besar ditanggung swasta karena pemerintah hanya 19%, dalam kenyataannya juga mengalami perubahan,” paparnya.

Menurut Ishak, dari itu semua yang paling penting adalah harapan terhadap investor untuk menanamkan modalnya, berinvestasi di IKN ini juga tidak seperti yang diharapkan. Salah satunya, investor dari Jepang SoftBank.

“Dulu itu dia berencana hampir seluruh biaya investasi IKN ditanggung oleh SoftBank. Kalau enggak salah 100 miliar US dolar itu komitmen dia. Artinya sudah cukup dengan satu investor ini. Tapi belakangan mundur dengan alasan return on invesment (potensi keuntungan) dari investasi di IKN ini kecil,” bebernya.

Menurut Ishak, Menteri Marves Luhut Binsar Panjaitan pun sudah roadshow ke beberapa negara untuk mencari investor. Meski sudah ada komitmen tapi realisasinya belum ada. Padahal yang penting itu realisasi investasi bukan janji. Ini yang menyebabkan pembangunan IKN berpotensi mangkrak.

Berbahaya

Menurut Ishak, pemerintah saat ini sedang mencari investor baru untuk IKN. Pemerintah telah menawarkan ke Abu Dhabi, Arab Saudi dan Cina. Sebagaimana yang sudah terjadi, investasi Cina tidak hanya melihat dari sisi ekonomi tetapi juga politik. “Dan ini justru berbahaya bagi pemerintah ketika IKN ini dibiayai oleh negara yang punya kepentingan politik,” tegasnya.

“Selama ini kalau kita lihat kepentingan politik Cina di negara-negara lain lebih banyak merugikan negara dibandingkan menguntungkan masyarakat. Kita juga sudah melihat bagaimana investasi Cina di infrastruktur Indonesia, lebih banyak menguntungkan investor Cina dibanding investor domestik dan masyarakat umum secara luas. Ini khawatirnya kalau mereka yang mendapatkan proyek ini, akan terjadi sebagaimana yang terjadi di proyek-proyek lain,” cemasnya.

Ishak mengingatkan, kalau pun pemerintah berhasil menemukan pembiayaan yang mendukung IKN ini bisa berjalan, IKN selesai dibangun, tetap saja belum ada jaminan juga proses transisinya berjalan dengan normal.

“Bagaimana pun yang mau dipindahkan ke sana kan aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berada di Jawa. Ini butuh waktu, butuh proses dan mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Mereka akan membangun rumah di sana. Kemudian mereka harus mengalokasikan dana transportasi pulang pergi dari Jawa ke Kalimantan. Akan besar konsekuensinya,” tuturnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai pembangunan IKN ini semakin membebani APBN. Semakin besar utang pembayaran bunga juga semakin meningkat. Ini sangat berbahaya karena dalam Islam pembangunan dengan menggunakan utang riba itu sesuatu yang diharamkan Allah SWT.

“Sehingga dengan pembangunan IKN ini justru membuat kita semakin jatuh dalam kubangan utang ribawi, itu kan bahaya,” ujarnya.

“Harus diwaspadai pula, jangan sampai pembangunan IKN ini di-suport oleh negara-negara yang punya kepentingan politik semisal Cina yang masuk sehingga kepentingan ideologi dan kedaulatan negara ini menjadi semakin terikat. Karena sebagai negara adidaya di kawasan Asia Pasifik, Cina lebih berupaya untuk mendapatkan keunggulan dari sisi politik daripada sisi ekonomi,” tambahnya.

Ishak menilai, pembangunan IKN ini visibilitasnya tidak layak dan tidak perlu dipaksakan. “Pemerintah lebih baik fokus membenahi apa yang sudah ada di depan mata jangan menambah persoalan,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun