Mediaumat.info – Menyoroti tentang masalah ekonomi yang semakin sulit, tingkat pengangguran tinggi dan daya beli rendah, pemerintah malah menambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan rencana penghapusan subsidi-subsidi dinilai semakin memberatkan kehidupan masyarakat.

“Ya itu otomatis, Mas, semakin berat kehidupan masyarakat,” ujar Ekonom Senior Faisal Basri di dalam podcast Bocor Kasar!!! Tanda-Tanda Pembangunan IKN Bakal Mangkrak, Omong Kosong Investor? Faishal Basri, Senin (22/7/2024) di kanal YouTube Novel Baswedan.

Sekarang saja, jelas Faisal, kalau kelas bawah itu sudah beratlah kehidupannya, ditambah kelas menengah sekarang sudah mulai goyang begitu. “Tercermin dari fenomena makan tabungan itu ya,” tambahnya.

Maka, jelas Faisal, penghapusan subsidi dan kenaikan PPN harusnya ditunda atau ditiadakan.  “Oke, naik 1%. Artinya, kan 11% menjadi 12%. Besar itu, Mas, besar itu,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Faisal, belum lagi rakyat memikirkan biaya pendidikan, biaya kesehatan. “Betul, sekarang kalau kita lihat antrean di rumah sakit-rumah sakit itu yang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu makin membludak, karena ya mereka udah berpikiran BPJS aja deh,” keluhnya.

Belum lagi, bebernya, rencana asuransi kendaraan yang sifatnya wajib, baik mobil ataupun motor, ditambah lagi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Waduh beban berat sekali,” ucapnya miris.

Padahal, kata Faisal, kenaikan 1% menjadi 12% itu nambahnya cuma 50 triliun. Seharusnya pemerintah ketika ingin diadakan tambahan pajak, penghapusan subsidi, ataupun hal yang berkaitan finansial rakyat dari pemerintah harusnya sharing-sharing dengan pakar.

Faisal menilai, pemerintah saat ini seperti beringas terhadap orang miskin. “Semua dipotong gitu ya, subsidi-subsidi dipotong, subsidi pupuk tidak tepat sasaran, berbelit-belit subsidi bahan bakar minyak (BBM) merek pertalite sebentar lagi dihapus,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat