Operasi pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mirip operasi di awal Orde Baru (Orba) saat membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kicauannya di akun Twitter @Fahrihamzah, Minggu (23/7).

“Pagi ini wartawan menghubungi saya bahwa nama-nama pengurus dan simpatisan HTI mulai diedarkan untuk diawasi. Saya mendengar ada kampus yang mulai mendata dosen dan mahasiswa dengan ancaman ‘mereka akan kena akibatnya’. Seorang pejabat Polri aktif mengatakan bahwa PNS akan dipecat karena ikut HTI dll. Polisi kini sedang berburu,” jabar Fahri mengenai operasi yang dimaksud.

Menurutnya, operasi saat orde baru relatif bisa dimengerti karena PKI melakukan kekerasan dan kudeta terhadap kekuasan yang sah. Bahkan sempat terjadi pertumpahan darah dan perang saudara.

“Orde baru membubarkan PKI setelah pengkhianatan itu nyata dan instrumen yang dipakai adalah Tap MPRS sebagai konsensus tertinggi,” urainya.

Ia kemudian mempertanyakan apa tindakan yang nyata telah dilakukan HTI. Termasuk mengenai pemahaman anti Pancasila yang didengungkan pemerintah.

Menurutnya, pembubaran HTI tersebut tidak dapat diterima karena pemerintah tidak menjabarkan kepada rakyat alasan nyata HTI dibubarkan.

“Bom di mana yang diledakkan HTI dan kelompok teroris mana yang punya jaringan komando ke HTI? Buka dong! Padahal kalau satu orang akan ditangkap atau dijadikan tersangka harus ada 2 alat bukti. Sekarang apa 2 alat bukti buat HTI?” tanyanya. (rmol.co, 24/7/2017)