Ekonomi Indonesia Dikuasai 1% Konglomerat, Sinyal Berbahaya
Mediaumat.id – Merespons pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia dikuasai satu persen konglomerat itu-itu saja, Suardi Basri dari el Harokah Research Center menyatakan ini menjadi satu sinyal yang sangat berbahaya.
“Kalau angkanya kemudian menjadi 1 berbanding 99 persen, saya kira ini menjadi satu sinyal yang sangat berbahaya bagi ekonomi kita, bagi masyarakat kita,” ujarnya dalam acara Kabar Petang: 1% Konglomerat Kuasai Ekonomi Indonesia? di kanal YouTube Khilafah News, Senin (20/12/2021).
Suardi mengatakan hal itu berbahaya, karena terjadi penumpukan modal atau kekayaan yang sangat besar oleh 1% orang. Artinya, di sisi lain ada 99% masyarakat tidak bisa memperoleh akses kekayaan. Implikasinya, akan ada masalah serius terkait problem-problem sosial di tengah masyarakat, yaitu kemiskinan dan kemelaratan.
Menurut Suardi, ketika membaca 1% orang menguasai kekayaan sedemikian rupa sementara di sisi lain 99% orang mengalami kesulitan, sementara pada saat yang sama ia melihat data yang dilansir oleh KPK bahwa 70% pejabat negara kekayaannya malah bertambah melimpah.
Artinya, kata Suardi, kekuasaan yang sekarang eksis itu didesain atau digunakan untuk bisa mengintervensi agar mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi melalui berbagai macam perangkat. Di antaranya melalui undang-undang dan kebijakan.
Ia mencontohkan kebijakan terkait tes PCR yang keuntungannya banyak dinikmati oleh orang-orang dalam lingkaran para pengambil kebijakan.
“Jadi ini semacam paradoks, bahwa di tengah kesulitan ekonomi yang sedemikian rupa itu ternyata ada peningkatan yang sangat luar biasa itu terhadap kekayaan dari para pejabat,” ucapnya.
Terakhir Suardi menilai, kalau ingin menyelesaikan masalah ekonomi, maka tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme atau model ekonomi yang sudah ada. Menurutnya, penyelesaiannya harus pada aspek ideologis bukan pada kebijakannya yang dibenahi.
“Nah dalam konteks inilah saya kemudian menyampaikan bahwa kalau kita melihatnya dalam kacamata perspektif ekonomi, ini yang saya tawarkan konsep ekonomi Islam, maka kita akan bisa melihat secara faktual, secara defacto, secara historis, bahwa dalam rentan 14 abad, ketika kaum Muslim itu berkuasa melalui satu institusi politik yang tunggal, kita akan bisa melihat apa yang disebut kesejahteraan, kebahagiaan, terpenuhinya hak-hak dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, termasuk juga keamanan,” pungkasnya.[] Agung Sumartono
