Mediaumat.info – Sikap Kapolri yang diklaim melarang saksi seorang Kapolda yang akan dibawa dalam rencana gugatan sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud mengindikasikan dukungan terhadap proses penegakan hukum di tanah air itu lemah.

“Saya pikir ini indikasi menunjukkan bahwa dukungan terhadap proses penegakan hukum di tanah air itu lemah,” ujar Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky kepada media-umat.info, Ahad (24/3/2023).

Menurut Wahyudi, sebagai aparat penegak hukum semestinya polisi memberikan contoh atau teladan yang baik kepada masyarakat bagaimana mendukung proses penegakan hukum dalam rangka mengungkap praktik-praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Wahyudi memandang, apabila hal itu tidak dilakukan, maka dugaan publik bisa memberikan opini yang negatif terhadap kepolisian. Sebab dengan gugatan sengketa pemilu itu dianggap publik ingin mengungkap pemilu yang jujur tapi tidak didukung oleh kepolisian. [] Agung Sumartono

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat