Mediaumat.news – Dukungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo kepada KPK agar tak hadiri panggilan Komnas HAM dinilai miskin etika.

“Politisi yang tak menghormati institusi resmi negara. Ini miskin etika,” ungkap Direktur Pamong Institute Wahyudi Al-Maroky kepada Mediaumat.news, Kamis (10/6/2021).

Wahyudi juga menilai dukungan tersebut adalah tanda yang bersangkutan sedang berpolitik, padahal posisinya sebagai pejabat negaran harus netral dan tidak berpihak. “Apalagi mendukung pihak yang tak hadiri undangan institusi resmi negara. Jelas Ini ada motif politik yang sangat tidak etis,” ungkapnya.

Wahyudi juga menambahkan saat ini banyak politisi yang bertindak sama, melakukan tindakan yang bisa disebut miskin moral. “Tentu kita sangat menyayangkan, di zaman now, banyak politisi yang melakukan tindakan dan ucapan yang mencerminkan miskin moral,” pungkas Wahyudi.

Sebelumnya, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mendukung sikap KPK tak menghadiri panggilan Komnas HAM, alasannya bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) tak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM.

“Kami juga mendukung KPK, misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM?” ujarnya dalam rapat kerja dengan komisi II DPR.[] Fatih Solahuddin