Direktur Pamong Institute: Airlangga Harusnya Urusi Ekonomi Rakyat Bukan Pilkada!
Mediaumat.news – Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak akan berpengaruh pada peningkatan kasus Covid-19, Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky menilai bahwa Airlangga seharusnya membahas cara meningkatkan ekonomi rakyat bukan malah membahas Pilkada.
“Jadi, yang ditunggu rakyat itu pernyataan Airlangga bukan urusan Pilkada, tetapi bagaimana ia fokus agar ekonomi rakyat meningkat,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Sabtu (03/10/2020).
Menurutnya, ini menunjukkan Airlangga tidak mengurusi ekonomi dengan fokus tapi malah membahas yang lain. “Seharusnya ia fokus agar rakyatnya sejahtera dan ekonominya baik, bukan malah membahas Pilkada,” ujarnya.
Pilkada DKI Beda dengan Daerah
Dia juga mengkritisi pernyataan Airlangga terkait bahwa DKI itu tidak melakukan Pilkada, namun angka positif Covid-19 merangkak, meningkat, sehingga tentu Pilkada ini yang tidak berkaitan langsung dengan kenaikan positif Covid-19. Tetapi, yang berkaitan langsung adalah kedisiplinan masyarakat. “Ini pernyataan lebih kepada teknis tetapi justru tidak melakukan analisis lebih jauh,” terangnya.
Menurutnya, tanpa Pilkada, aktivitas rakyat DKI tinggi. Rakyat itu melakukan perkumpulan dan aktivitas ekonomi maupun pemerintahan di Jakarta (sebagai) pusatnya. Berbeda dengan masyarakat di daerah. Tanpa Pilkada, biasanya perkumpulan masyarakat itu kurang, tidak ada dangdutan, tidak ada rapat-rapat, mungkin kalau ada sedikit. Tapi adanya Pilkada itu meningkat. Nah itulah bedanya dengan DKI.
“Jadi kalau menjadikan DKI sebagai sampel itu tidak tepat. Perkara DKI tidak melakukan Pilkada, betul. Dia harus paham bahwa di DKI, wali kota tidak dipilih melalui Pilkada, semua ditunjuk. Di DKI yang dipilih lewat Pilkada hanya gubernur sementara wali kota ditunjuk semua, termasuk Bupati Kepulauan Seribu DKI, itu juga ditunjuk tidak dipilih,” bebernya.
Jadi, menurutnya, kalau membandingkan DKI dengan daerah-daerah yang melakukan Pilkada itu tidak tepat. Kalau mau membedah lebih jauh, seharusnya ditegaskan kalau mau mengukur dan mencontoh DKI, DKI itu tidak melakukan Pilkada wali kota dan bupati. Kepala daerahnya tidak dipilih tetapi ditunjuk saja.
“Kalau daerah lain melakukan itu bagus, sehingga tidak perlu ada Pilkada yang menguras biaya begitu banyak dan mengkhawatirkan rakyat berkumpul, yang nanti bisa jadi klaster baru penularan Covid-19,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
