Mediaumat.id – Direktur Mutiara Umat Institute Ika Mawarningtyas mengatakan, politik dinasti itu berjalan karena legitimasi demokrasi.

“Kalau politik dinasti ini berjalan, demokrasi ini dijadikan legitimasi,” ujarnya dalam Obrolan Sore: Politik Dinasti Pemenang 2024? di kanal YouTube Kasepuhan TV, Jumat, (27/10/2023).

Menurutnya, sebenarnya politik dinasti ini bertentangan dengan demokrasi itu sendiri, yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. “Namun, agar politik dinasti ini berjalan, justru banyak kebijakan yang memuluskan politik dinasti. Seolah-olah yang terjadi bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan itu sendiri, yaitu demokrasi,” katanya.

Ia menduga, seolah-olah ada kongkalikong di balik Keputusan MK tanggal 16 Oktober 2023 MK jika membacakan putusan yang mengabulkan permohonan penurunan batas usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Menurutnya, demokrasi adalah sistem yang hipokrit dan munafik karena memberi ruang terjadinya politik dinasti. “Seharusnya kalau dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tidak menjadikan celah terjadinya politik dinasti itu,” tegasnya.

Seperti diketahui, isu politik dinasti kembali menguat setelah Gibran Rakabuming Raka (36 tahun) mencalonkan diri jadi calon wakil presiden. Karena tidak memenuhi syarat minimal 40 tahun sebagai cawapres sebagaimana termaktub dalam UU Pemilu 2017, seharusnya ia menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo hingga 2025, tetapi malah UU-nya yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi yang diketua oleh Anwar Usman (pamannya Gibran), sehingga kini ia resmi jadi cawapres dalam Pilpres 2024. [] Titin Hanggasari