Direktur Manajer Sinar Mas Jadi Wakil Otorita IKN, Pengamat: Bukti IKN untuk Kepentingan Kapitalis
Mediaumat.id – Pelantikan Dhony Rahajoe yang merupakan Managing Director of President Office of Sinar Mas Land sebagai Wakil Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Kamis (10/3), dinilai Pengamat Ekonomi Arim Nasim menunjukkan bahwa keberadaan IKN itu untuk kepentingan kapitalis.
“Penunjukkan konglomerat atau kapitalis dari grup Sinar Mas menunjukkan bahwa keberadaan IKN itu untuk kepentingan para kapitalis, bukan untuk kepentingan negara apalagi kepentingan rakyat,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Rabu (16/3/2022).
Menurutnya, sejak awal sudah bisa diduga bahwa IKN itu untuk kepentingan para kapitalis dengan masuknya Dhoni Rahajoe yang terlibat dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara. “Dan kita tahu yang langsung diuntungkan dengan adanya IKN itu para konglomerat yang merusak hutan dan lingkungan di daerah yang menjadi tempat IKN akibat pembalakan hutan untuk sawit dan lubang galian tambang. Dan sekarang, biaya untuk menangani kerusakan tersebut ditanggung oleh negara,” bebernya.
Bahaya IKN
Arim mengungkap, setidaknya ada lima bahaya dari pemindahan IKN. Pertama, bebani APBN dan rugikan rakyat. “Pemindahan IKN akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat,” ungkapnya.
Arim mengatakan, menurut perhitungan Bappenas, anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan IKN mencapai Rp466 triliun. Pemerintah mengklaim anggaran APBN untuk kebijakan itu kurang dari 20 persen dan sebagian besar berasal dari swasta. Rinciannya, melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun, melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun, dan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) sebesar Rp254,436 triliun (54,6%).
“Namun, melihat berbagai track record perencanaan pemerintah yang lemah dan sering meleset, maka potensi pembengkakan anggaran dari APBN akan lebih besar. Karena itu, meningkatkan anggaran APBN tersebut akan menyebabkan utang negara meningkat, sehingga biaya pembayaran bunga semakin besar,” ungkapnya.
Kedua, memperparah ekologi Kaltim. “Pemindahan IKN akan semakin merusak ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan, dan industri kayu,” jelasnya.
“Bahkan, calon lokasi ibu kota baru, yaitu Penajam Paser Utara mengalami banjir parah pada akhir tahun 2021 akibat hujan dan naiknya pasang laut,” tambahnya.
Arim mengatakan, menurut BMKG, di Kalimantan terdapat banyak sumber gempa, seperti Sesar Meratus, Sesar Mangkalihat, Sesar Tarakan, Sesar Maratua, Sesar Sampurna dan Sesar Paternoster.
“Kajian Rapid Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disebutkan ada empat masalah utama di wilayah ibu kota baru, di antaranya suplai air baku yang terbatas,” ungkapnya.
Ketiga, secara geologis banyak kelemahan. “Berdasarkan keterangan Andang Bachtiar, anggota Dewan Pengawas Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), terdapat beberapa persoalan geologis di calon IKN yang baru seperti gempa bumi, banjir, lubang tambang, daya dukung tanah, krisis air bersih dan kebakaran,” ujarnya.
Keempat, sarat kepentingan para oligarki. “Pemindahan IKN merupakan proyek yang sarat dengan kepentingan para pemilik modal. Pemilik modal dapat diuntungkan dalam beberapa bagian antara lain untung besar dari kompensasi lahan, untung besar dari pembangunan berbagai sarana dan prasarana di IKN, untung besar dari penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta saat ini,” jelasnya.
Kelima, pelibatan pihak asing yang rugikan Indonesia. “Pelibatan pihak asing dalam pembangunan IKN akan merugikan Indonesia bukan hanya dari aspek ekonomi namun juga akan membahayakan kedaulatan negara,” ungkapnya.
Ia mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan telah memilih konsultan dari Cina dan Jepang untuk membantu pekerjaan desain awal.
“Pihak AS, menurut LBP sangat tertarik pada rencana Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan,” katanya.
Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, kata Arim, Cina telah mencari peluang untuk merancang lanskap perkotaan dan pengelolaan air.
“Sementara AS ingin membantu membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
