Mediaumat.id – Pandangan Presiden Joko Widodo soal menjadikan hutan sebagai bagian dari aksi iklim global pada United Nation (UN) Climate Change Conference26 (COP26): World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11) dinilai hanyalah gimik untuk menutupi kelemahan Indonesia.

“Pidato Jokowi tersebut hanyalah gimik untuk menutupi banyak kelemahan Indonesia dalam aksi perubahan iklim. Dan sebatas memposisikan hutan sebagai produk jualan untuk mendapatkan pendanaan dari negara maju,” tutur Direktur Indonesian Justice Monitor Agung Wisnuwardana kepada Mediaumat.id, Jumat (5/11/2021).

Agung setuju bahwa melihat hutan harus pada seluruh ekosistem hutan yaitu hutan tropis, hutan iklim sedang dan boreal. Namun, menurutnya klaim penurunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang mencapai 82% pada tahun 2020, sebagai keberhasilan aksi pembangunan hutan berkelanjutan perlu dipertanyakan.

“Tentu ini hal yang sangat lucu karena dalam kondisi la nina (peningkatan curah hujan) tahun 2020 wajar bila kathutla turun,” jelasnya.

Ia memandang lucu dengan ungkapan Jokowi bahwa Indonesia siap berbagi pengalaman terkait keberhasilan menangani karhutla pada negara-negara lain.

Selain itu, laju deforestasi yang diklaim Jokowi menurun signifikan dalam 20 tahun terakhir juga dinilai sebagai gimik.

“Faktanya, menurut catatan Greenpeace, deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta hektar (2003-2011) menjadi 4,8 juta hektar (2011-2019). Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi,” ungkapnya.

“Tren penurunan deforestasi dalam rentang 2019-2021, tidak lepas dari situasi sosial politik dan pandemi yang terjadi di Indonesia sehingga aktivitas pembukaan lahan terhambat,” tambahnya.

Agung mengkhawatirkan hutan hanya dijadikan sebagai produk jualan untuk mendapatkan dana dari negara maju.

“Di tengah kondisi pembangunan Indonesia yang semakin tidak pro-environtment, malah sekadar membuat klaim keberhasilan pembangunan hutan yang sebatas gimik untuk ‘mengemis’ dana asing dengan alasan untuk aksi perubahan iklim,” pungkasnya.[] Ade Sunandar