Dilarang Bawa Media ke Xinjiang, IMuNe: PBB Memang Tak Punya Kekuatan Otoritatif
Mediaumat.id – Direktur Institute Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara mengatakan, organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memang dirancang agar tak punya kekuatan otoritatif bagi umat Muslim.
“Dari semenjak kelahirannya, PBB memang dibuat agar tidak punya kekuatan otoritatif untuk masyarakat internasional, apalagi untuk umat Islam,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Jumat (27/5/2022).
Hal itu ia sampaikan sebagai respons atas kesan lemah PBB berkaitan dengan ketentuan pemerintah Cina terhadap PBB, dalam hal ini Komisioner Tinggi HAM Michelle Bachelet yang melakukan kunjungan ke Uighur selama enam hari sejak Senin (23/5), dengan koridor tertutup karena alasan pandemi covid-19.
Artinya, Bachelet tidak boleh berkomunikasi dengan orang di luar rombongannya, serta tak akan bisa melakukan wawancara personal dengan warga Uighur yang ia temui. Ia juga tak diperkenankan membawa perwakilan media karena alasan penularan virus corona, seperti dikutip Reuters.
Selain kelemahan tersebut, tambah Fika, posisi kaum Muslim makin tak berdaya bersamaan dengan pemberian hak istimewa kepada negara-negara besar melakukan veto terhadap apa pun keputusan/resolusi PBB. “Jelas menunjukkan lembaga ini hanya dijadikan sebagai tameng bagi negara-negara (besar) tersebut,” tukasnya.
Menurut Fika, lima negara pemilik hak veto dimaksud juga berperan sebagai predator ekonomi dan hegemoni politik bagi tanah umat Islam.
Maka bagaimana mungkin umat Muslim berharap kepada PBB yang dikuasai negara-negara penjajah tersebut. “Wajar tidak ada satu pun prestasi PBB dalam menyelesaikan krisis umat Islam dari mulai Palestina, Suriah, Rohingya, hingga Uighur di Xinjiang,” sebutnya.
Khilafah Islam
“Berbeda sekali dengan kekuatan respons kekhilafahan Islam dalam merespons tragedi umat,” tandasnya.
Jangankan permasalahan Muslim Uighur, teriakan seorang Muslimah yang tercederai kehormatannya, ungkap Fika, telah mampu mendatangkan respons Khalifah Al Mu’tashim Billah dalam hitungan hari berikut solusi yang sangat efektif.
“Tidak perlu menunggu sampai berminggu-minggu apalagi sampai bertahun-tahun seperti Uighur. Itu pun tidak ada solusi nyata yang ditawarkan PBB bagi umat Islam di Xinjiang,” sesalnya.
Padahal sebagaimana diketahui, sekadar untuk bisa melakukan investigasi resmi perlu waktu bertahun-tahun. Meski dugaannya amat serius hingga level genosida dan kamp konsentrasi terhadap Muslim Uighur di sana.
Sehingga sekali lagi, Fika menekankan, hal itu menunjukkan betapa PBB tidak punya kekuatan otoritatif baik di mata umat Islam secara global, maupun di hadapan Cina, yakni negara represif yang jelas-jelas melakukan penindasan terhadap Muslim.
Sehingga pula, tunduknya utusan PBB terhadap protokoler Cina dengan pembatasan ketat untuk media dsb. tersebut, menjadikan upaya investigasi akan sulit objektif dan independen.
Maknanya, tur tersebut tampak tak lebih seperti seremonial dan formalitas bagi PBB untuk menggugurkan kewajiban moralnya saja. “Wajar jika kemudian suara pesimis datang dari warga Muslim Uighur sendiri, karena PBB tunduk dengan prosedur larangan Cina untuk melakukan wawancara personal kepada warga Xinjiang,” pungkasnya.[] Zainul Krian
