Mediaumat.news- Program food estate yang semestinya dalam tanggung jawab Kementerian Pertanian justru dipegang oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.  Walaupun presiden telah mengungkapkan alasannya, wajar bila masyarakat masih bertanya-tanya soal tupoksi para Menteri. Yang seharusnya urusi pertahanan, malah targetkan tanam singkong di lahan 30.000 hektar.

“Kalau dari sisi tupoksi jelas, di mana-mana tanam singkong itu urusan pertanian bukan urusan pertahanan. Kecuali jika yang ditanam itu ranjau untuk menjebak musuh. Ini baru urusan pertahanan dari serangan musuh,” ujar Direktur Pamong Institute Wahyudi Almaroky, kepada Mediaumat.news, Sabtu (26/9/2020).

Memang, lanjut Wahyudi, sudah hak presiden untuk memberikan tugas pada para menterinya. Namun seorang pemimpin semestinya mempertimbangkan tupoksi, profesionalitas maupun kapabilitas dari menterinya sebelum ia memasrahkan sebuah urusan.

“Kita khawatir jika menteri pertahanan sibuk mengurusi tanam singkong, perhatiannya akan pertahanan negara jadi kurang fokus. Ini sangat membahayakan konsentrasi dan kekuatan pertahanan negara kita, apalagi masalah di Laut Cina Selatan sedang hangat-hangatnya dan membutuhkan perhatian yang serius,” ungkap Wahyudi.

Walaupun rezim saat ini banyak yang hal yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, Wahyudi tetap mengingatkan bahwa hendaknya suatu tugas itu diberikan kepada ahlinya. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam Bukhari, “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan?’ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”

Maka, dengan latar belakang menteri pertahanan sebagai profesional dan background pendidikan militer, hendaknya fokus Menhan diarahkan pada pertahanan negara dan menyerahkan urusan singkong dan food estate pada menteri pertanian.[] Billah Izzul Haq