Mediaumat.id – Pengumuman Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono yang menyebut delapan perusahaan RI sudah memastikan diri ikut membangun IKN (di antaranya: Pakuwon Group; Ciputra Group; RS Hermina; Jakarta Intercultural School (JIS); PT Pembangunan Perumahan (Persero); serta konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group) menunjukkan oligarki dan para kapitalis yang akan mendapatkan keuntungan besar dalam proyek IKN ini.

“Memang oligarki dan para kapitalis yang akan mendapatkan keuntungan besar gitu,” ujar Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana kepada Mediaumat.id, Selasa (22/8/2023).

Agung menilai, pembangunan IKN dilakukan dengan pendekatan skema public private partnership atau skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. Oleh karena itu yang jadi target adalah investasi dari swasta baik asing maupun dalam negeri. Sehingga kalau dikatakan hal ini mengkonfirmasi adanya oligarki, memang skema public private partnership ini memberikan peluang kepada oligarki dan para kapitalis.

“Pemerintah berkeliling ke Singapura, Cina, itu kan salah satunya untuk menawarkan investasi ke IKN, termasuk tentu swasta dalam negeri,” ucapnya.

Agung melihat, ketika skema public private partnership semakin menjadi tren dari kapitalisme, maka oligarki pasti akan muncul. Hal itu dikarenakan saling berkelindan antara konteks politik dan konteks ekonomi. Dalam sistim politik demokrasi yang berbiaya tinggi ini, modalnya darimana kalau bukan dari oligarki. Sehingga ketika yang dibiayai itu mendapatkan kemenangan dan memegang kekuasaan, maka akan memberikan konsesi atau proyek kepada yang membiayai.

Menurut Agung, IKN itu adalah hal yang strategis, oleh karena itu harus dipastikan keamanan dan kedaulatan negara terjamin. Dan itu hanya bisa dipastikan dengan kemandirian pembiayaannya. Tapi kemandirian pembiayaan itu juga membutuhkan anggaran yang besar, dan itu bisa diperoleh dari sumber daya alam yang dimiliki negeri ini.

Oleh karena itu, Agung mengatakan, seharusnya sumber daya alam negeri ini benar-benar dimiliki oleh rakyat, sehingga keberadaan IKN itu betul-betul bagian kesejahteraan untuk rakyat. Jangan sampai IKN itu hanya untuk menyamankan para oligarki dan para kapitalis. Artinya, untuk berdaulat, maka IKN itu harus dibiayai secara mandiri. Untuk itu sumber daya alamnya juga harus berdaulat dan setelah itu targetnya adalah kesejahteraan rakyat.

“Dan itu semua tentu hanya bisa dilakukan kalau kita tidak menerapkan kapitalisme, tidak menerapkan tren kapitalisme public private partnership itu, tapi kita menerapkan Islam, itu yang paling penting,” pungkasnya.[] Agung Sumartono