Dari Pandemi Global Hingga Penerapan Sistem Demokrasi dan Kapitalisme Yang Rusak
Oleh: Agung Wisnuwardana (Divisi Penggalangan Aspirasi Publik IJM)
Virus Corona sudah dinyatakan WHO sebagai pandemi global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyarankan agar Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat (emergency response) merespon penyebaran virus corona baru atau Covid-19.
Saat rakyat merasa khawatir dengan sebaran virus corona. Namun alih-alih meningkatkan status darurat corona, Jokowi sebatas mengimbau kepada daerah untuk menetapkan status bencana non alam. Pemerintah juga tidak melakukan lockdown dan hanya sebatas mengimbau rakyat melakukan social distancing.
Ingat, wabah virus bisa terus terjadi terus berulang dan makin rumit di antaranya akibat sikap abai penguasa yang keliru dalam memgambil kebijakan. Bencana epidemi global ini terjadi berulang, sehingga seharusnya sudah bisa diantisipasi dan dicegah dengan kebijakan teepadu oleh Pemerintah. Nyatanya, bila dicermati pemerintah tetap saja dianggap gagap; tak ada kebijakan dan tindakan cepat dan tanggap serta minim ketegasan.
Kepemimpinan yang kuat dari seorang kepala negaralah yang bisa mengatasi problem bencana virus sehingga semua sektor bergerak bersama, harmonis dan maksimal. Struktur pemerintahan hingga yang terendah juga bisa digerakkan. Semua sumberdaya yang dibutuhkan juga bisa dikerahkan. Sayang, hingga kini hal itu belum terlihat.
Memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan kepada korban virus corona secara gratis dan besar-besaran memang solusi, sebab jumlah korban berpotensi bisa sangat besar dan cakupan wilayahnya sangat luas. Untuk itu juga semua struktur dan sumberdaya harus digerakkan. Keterlibatan masyarakat bisa dimaksimalkan. Dana untuk hal pertama dan kedua ini bisa dikeluarkan dari APBN sampai mencukupi tanpa dibatasi, sebab ini berkaitan dengan nasib rakyat.
Bencana virus corona hanyalah salah satu problem di antara banyak problem yang melanda bangsa dan negeri ini. Semua ini mestinya membuka mata, pikiran dan hati kita bahwa itu adalah akibat penyimpangan terhadap hukum Allah SWT dalam bentuk penerapan sistem demokrasi dan kapitalisme yang rusak. Karena itu diperlukan solusi total dan tuntas.
Kita membutuhkan kebijakan-kebijakan komprehensif yang terhimpun dalam manajemen bencana model Khilafah Islamiyah yang tegak di atas akidah Islamiyah. Prinsip-prinsip pengaturannya didasarkan pada syariat Islam, dan ditujukan untuk kemashlahatan rakyat. Manajemen bencana meliputi penanganan pra bencana, ketika, dan sesudah bencana sesuai rambu – rambu Islam.
Sebab, kapitalisme menyuburkan bencana dunia. Kapitalisme tidak dirancang untuk membuat keputusan berdasarkan etika, tapi benar-benar didasarkan pada peningkatan hasil ekonomi. Dr. John Ashton, Presiden Fakultas Kesehatan Masyarakat Inggris, dengan tepat mengidentifikasi hal ini, “Kita juga harus mengatasi skandal keengganan industri farmasi berinvestasi dalam penelitian untuk menghasilkan obat dan vaksin, sesuatu yang tidak mau mereka lakukan karena jumlahnya, menurut mereka, sangat kecil dan tidak sepadan dengan investasi. Ini menunjukkan kebangkrutan moral perilaku kapitalisme yang kosong akan kerangka etika dan sosial.”
Seperti semua industri dalam Kapitalisme, ekonomi pasar bebas telah memungkinkan industri farmasi untuk menjalankan kekuasaan, kekuatan politik, dan pengaruh sosial terhadap pemerintah suatu negara, jaringan pelayanan kesehatan, para dokter, dan rumah sakit menentukan jenis perawatan apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan seperti untuk virus corona.
Dengan kata lain, solusi total dan tuntasnya adalah dengan kembali ke ketaatan kepada Allah SWT; kembali pada sistem dan hukum Islam dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh.
]ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ[
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (TQS ar-Rum [30]: 41).[]
