Dari Balfour Hingga Nakba: Pengalaman Rakyat Palestina atas Proyek Kolonial Pemukim Yahudi

Cendekiawan terkemuka mengenai proyek kolonial pemukim Yahudi, Patrick Wolfe, berulang kali mengingatkan kita bahwa Nakba bukanlah hanya sebuah peristiwa, melainkan sebuah tindakan terstruktur. Walaupun dalam banyak kasus tindakan kolonialisme pemukim memiliki titik awal sejarah, motivasi aslinya membuatnya terjaga hingga saat ini.

Pada umumnya, proyek-proyek kolonial pemukim dimotivasi oleh apa yang didefinisikan oleh Wolfe sebagai “logika pemusnahan penduduk asli”. Keinginan para pemukim untuk menciptakan tanah air baru hampir pasti berbenturan dengan aspirasi penduduk asli setempat. Dalam beberapa kasus, bentrokan ini mengarah pada pemusnahan penduduk asli secara fisik, seperti yang terlihat di Amerika dan Australia; di tempat lain, seperti Afrika Selatan, para pemukim mengurung penduduk asli di wilayah tertutup dan memberlakukan sistem apartheid.

Hubungan antara kerajaan Inggris, Zionisme dan proyek-proyek kolonial pemukim lainnya menjadi lebih jelas pada tahun-tahun setelah Deklarasi Balfour.

Zionisme di Palestina adalah proyek kolonial pemukim, dan Israel hingga hari ini tetap menjadi negara kolonial pemukim. Penggambaran ini sekarang diterima secara luas secara ilmiah, namun ditolak oleh para cendekiawan Israel arus utama.

Pada tanggal 2 November 1917, Arthur Balfour, Menlu Inggris saat itu, mendukung gagasan “rumah nasional bagi orang-orang Yahudi” tanpa “prasangka” terhadap “hak-hak sipil dan agama” dari “komunitas non-Yahudi di Palestina”. Meskipun ini mungkin menyiratkan bahwa orang Yahudi adalah penduduk asli dan mayoritas di Palestina, pada kenyataannya, mereka hanyalah 10 persen dari jumlah penduduk.

Penafsiran yang keliru tentang realitas Palestina dalam Deklarasi Balfour ini menunjukkan betapa kuatnya penerapan paradigma pemukim-kolonial dalam kasus gerakan Zionis di Palestina. Gerakan pemukim memperoleh dukungan dari kekuatan kolonial dan imperialis, yang akan dipungkiri sejak tahun 1942 hingga seterusnya, dan dianggap oleh penduduk lokal sebaik-baiknya dianggap sebagai kaum minoritas yang mendapat toleransi, dan seburuk-buruknya sebagai perampas tanah. Inggris memberikan legitimasi internasional untuk tindakan kolonisasi ini, dengan menabur benih perampasan tanah dari penduduk asli di masa depan.

Banyak sejarawan menjelaskan Deklarasi Balfour berada dalam kerangka pemikiran strategis Inggris. Itu adalah bagian dari upaya untuk mencegah sebuah wilayah tanah suci Muslim, dan adanya kekhawatiran bahwa kekuatan Eropa lainnya mungkin mendukung kaum Zionis.

Dukungan Inggris untuk menciptakan tanah air Yahudi di Palestina berakar pada dogma kaum Evangelis Zionis Kristen, yang sudah menjamur di kedua sisi wilayah Atlantik pada awal abad ke-19. Jauh sebelum Deklarasi Balfour, kolonialisme para pemukim Kristen telah merambah hingga ke Amerika Utara dan Afrika.

Tanpa pertahanan dan tanpa pemimpin

Zionisme Kristen cabang Inggris lebih memusatkan perhatian pada makna religius dari “kembalinya” kaum Yahudi ke Palestina – yang merupakan perintis jalan bagi Kedatangan Kedua Al Masih Sang Juru Selamat. Ideologi milenarian ini mempengaruhi para politisi kunci Inggris pada saat Deklarasi Balfour, termasuk Perdana Menteri David Lloyd George.

Hubungan antara kerajaan Inggris, Zionisme, dan proyek kolonial pemukim lainnya menjadi lebih jelas pada tahun-tahun setelah Deklarasi Balfour. Ini menjadi faktor penting dalam sejarah negara itu ketika diintegrasikan ke dalam kewajiban yang disebutkan dalam piagam yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris mengenai Palestina.

Pentingnya piagam itu diperkuat dengan penunjukan Herbert Samuel, seorang Yahudi Anglo pro-Zionis, sebagai komisaris tinggi pertama Palestina. Segera setelah kedatangannya ke Palestina pada tahun 1920, Samuel memberlakukan kebijakan yang memungkinkan gerakan kolonial pemukim untuk membawa lebih banyak pemukim lainnya dan memperluas pijakannya di negara itu dengan membeli tanah, terutama dari tuan tanah.

Gerakan nasional Palestina cukup terorganisir untuk melawan lewat perlawanan rakyat dan kekerasan. Di tahun-tahun awal, koloni Yahudi yang rentan dilindungi oleh Inggris, suatu dukungan yang sangat penting selama terjadinya pemberontakan Palestina tahun 1936-1939, yang secara brutal dihancurkan dengan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan oleh kerajaan Inggris. Hal ini mengakibatkan kehancuran militer dan elit politik Palestina, dengan banyak orang yang terbunuh, terluka atau terusir – sehingga membuat rakyat Palestina tidak berdaya dan tidak punya pemimpin di saat paling dibutuhkan pada tahun 1948.

Kemunafikan Barat

Ada garis langsung yang menghubungkan antara janji samar Inggris yang diberikan kepada gerakan Zionis seabad yang lalu dan bencana yang menimpa rakyat Palestina pada tahun 1948. Sebagian pembuat kebijakan Inggris telah merubah pemikiran yang sebelumnya telah dibuat tentang validitas deklarasi tersebut. Pada tahun 1930, mereka mempertimbangkan penolakan atas Deklarasi Balfour, namun segera mundur dari perubahan keputusan dramatis itu.

Palestina dan Barat: Seabad pengkhianatan

Pada tahun 1939, para pembuat kebijakan Inggris mencoba membatasi imigrasi Yahudi ke Palestina dan pembelian tanah, namun mereka kemudian dihukum atas kebijakan ini karena kebangkitan Nazisme dan fasisme, yang mengubah Palestina menjadi salah satu dari sedikit tempat berlindung yang aman bagi orang Yahudi yang melarikan diri dari Eropa. Kecaman datang dari dunia barat yang munafik yang tidak berbuat banyak untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi selama Holocaust, atau dengan membuka pintu gerbang negaranya bagi orang-orang Yahudi yang selamat segera setelah meletusnya perang.

Inggris harus menerima putusan internasional bahwa orang Yahudi Eropa harus diberi kompensasi dengan membiarkan gerakan Zionis lebih menjajah Palestina. Mereka juga menjadi musuh gerakan Zionis. Tekanan-tekanan ini, bersama dengan transformasi Inggris dari kekuatan dunia menjadi aktor kelas dua di kancah internasional, menyebabkan keputusannya pada Februari 1947 untuk menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Inggris masih bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban antara Februari 1947 hingga Mei 1948, dan dalam tanggung jawab yang disaksikannya ini, bertindak tidak acuh dan terkadang bertindak sebagai kaki tangan sehingga menyebabkan akibat dan bencana dikarenakan Deklarasi Balfour: pembersihan etnis tahun 1948 atas penduduk Palestina.

Cetak biru pembersihan etnis

Keputusan Inggris mendorong para pemimpin militer dan politik komunitas Yahudi untuk merancang versinya sendiri tentang “logika pembersihan penduduk asli”. Pada bulan Maret 1948, kepemimpinan Inggris menghasilkan Plan Dalet, yang saya yakini merupakan cetak biru yang jelas untuk pemindahan penduduk Palestina dari Palestina secara sistimatis.

Signifikansi rencana itu terletak pada bagaimana hal itu diterjemahkan ke dalam serangkaian perintah operasi militer yang dikirim kepada pasukan Yahudi pada bulan Maret, April dan Mei 1948. Inti dari perintah ini adalah untuk menduduki desa-desa, kota-kota dan lingkungan, dan mengusir penduduknya, dan meledakkan rumah-rumah penduduk di desa-desa untuk mencegah mereka kembali.

Inggris sudah mundur dari beberapa bagian wilayah Palestina saat pembersihan etnis ini dimulai, tetapi mereka hadir di wilayah kota Palestina, dan di sanalah upaya utama pembersihan etnis itu terjadi. Mereka mengawasi dan menengahi, seperti dalam kasus Haifa, tetapi tidak melakukan intervensi saat penduduk yang mulai pergi di bawah penjanjian itu ditembaki oleh pasukan Yahudi dalam perjalanan menuju pelabuhan.

Ini adalah bab sejarah yang memalukan, sama memalukannya dengan pernyataan itu sendiri. Saat pembersihan etnis berakhir, setengah dari penduduk Palestina diusir, setengah dari desa-desanya dihancurkan, dan sebagian besar kotanya dikosongkan. Di atas reruntuhan mereka, Israel kemudian membangun kibbutzim dan menanam pohon pinus dari Eropa dengan mencoba menghapus sifat alami Arab di Palestina.

Jalan ke depan

Inggris dengan cepat mengenali negara Yahudi dan berkontribusi lebih jauh terhadap bencana di Palestina dengan mendukung pembagian wilayah Palestina pasca mandat wilayah Palestina antara Yordania dan Israel. Selain itu, Inggris melakukan semua yang bisa dilakukannya untuk mencegah terbentuknya negara Palestina bahkan di sebagian wilayah Palestina. Kehancuran Palestina menjadi konsekuensi tak terelakkan dari Deklarasi Balfour.

Namun, proyek Zionisme pemukim-penjajah tidaklah sesukses proyek Amerika atau Australia, dan mungkin masih memiliki akhir yang serupa dengan yang ada di Afrika Selatan. Masih terlalu dini untuk mengatakannya demikian, tetapi melalui kaca mata ini, orang dapat lebih memahami mengapa ada konflik di Israel dan Palestina dan – setidaknya secara prinsip – meilhat apa yang menjadi jalan ke depan untuk menyelesaikannya.[]

Sumber: middleeasteye.net