Dapat Penghargaan Mendagri, Jateng Justru Menyimpan Banyak Persoalan
Mediaumat.id – Penghargaan yang diberikan Mendagri Tito Karnavian kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai ‘Provinsi dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terbaik Nasional’ dinilai Direktur Siyasah Institute Iwan Januar menutupi realita bahwa Jateng punya banyak persoalan.
“Penghargaan ini menutupi realita bahwa Provinsi Jawa Tengah punya banyak persoalan; ekonomi, infrastruktur, dan keadilan,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Ahad (30/4/2023).
Secara ekonomi, kata Iwan, Jawa Tengah adalah provinsi di Jawa termiskin kedua dengan jumlah 3,86 juta jiwa atau persentase penduduk miskin mencapai 10,98 persen pada September 2022.
“Jumlah ini meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai 10,93 persen. Jumlah daerah yang mencapai kemiskinan ekstrem justru bertambah dari lima malah menjadi 18 daerah,” ungkapnya.
Soal tenaga kerja, lanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), SDM di Jawa Tengah yang lulusan SD ke bawah mencapai 9,39 juta orang atau 54,19 persen.
“Mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh dan karyawan. Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas pekerja di Jawa Tengah,” ujarnya.
Secara infrastruktur, Iwan melihat Jawa Tengah punya banyak jalan yang rusak. “Dari 3.335 aduan itu sekitar 1.663 aduan terkait kerusakan jalan kabupaten/kota, 1.021 jalan desa/kelurahan, dan 651 aduan jalan rusak milik Provinsi Jateng. Jangan lupa juga bencana banjir awal tahun ini yang meluas di Jawa Tengah hingga merendam 15 kabupaten,” bebernya.
Bicara keadilan, menurut Iwan, harusnya Mendagri menegur Gubernur Jawa Tengah dalam kasus Kendeng dan Wadas. Keberpihakan Pemprov justru lebih pada oligarki ketimbang pada rakyat. Padahal pembangunan Semen Gresik di Kendeng dan pertambangan di Wadas mengancam ekosistem dan kepentingan warga.
“Karenanya, Mendagri harusnya menegur kepala daerah mana saja termasuk Gubernur Jawa Tengah yang gagal sejahterakan rakyatnya. Penghargaan ini kelihatan bagian dari endorsing (penyokongan) yang dilakukan pejabat negara pada capres tertentu. Amat subyektif dan tidak memberikan keadilan pada rakyat,” tegasnya.
Iwan menilai, penyokongan macam ini menunjukkan moralitas penyelenggara negara ini makin terdegradasi. Memalukan dan menyakiti hati rakyat.
“Jadi yang menyeret negara ini ke kubangan dalam kerusakan ini ya para pejabat negara itu, bukan kelompok Islam yang mereka tuding radikal radikul,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
