Mediaumat.news – Menyorot pengumuman bank-bank BUMN atau Himbara yang akan mengenakan biaya transaksi di ATM Link meski sekadar cek saldo yang dimulai 1 Juni 2021 mendatang, Pakar Ekonomi Syariah Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si., A.K. mengatakan, negara Indonesia semakin kapitalis.

“Ini menunjukkan negara ini semakin kapitalis. Hubungan antara rakyat dan penguasanya didasarkan pada hubungan bisnis,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Sabtu (22/5/2021).

Memang dalam perspektif bisnis, hal itu telah dianggap wajar. Sebab, menurutnya, sebagaimana sebuah perusahaan, memang senantiasa berupaya mencari profit dari setiap bisnisnya.

Tetapi lanjutnya, hal itu menjadi tidak wajar jika dilakukan oleh sebuah BUMN. “BUMN itu milik negara yang orientasinya bukan semata-mata bisnis. Tapi harus juga memberikan pelayanan terhadap rakyat,” tuturnya.

Lebih dari itu, ia beralasan, biaya yang sebelumnya gratis dengan istilah subsidi, dalam sistem ekonomi kapitalis juga dianggap sebagai beban yang harus dihapuskan. Sehingga tambahnya, banyak BUMN yang kini tinggal nama saja yang kebijakannya sudah dikendalikan oleh swasta dan para kapitalis.

Oleh karena itu, ia menekankan, peran BUMN seharusnya menjadi perpanjangan tangan dari negara. “BUMN itu merupakan perpanjangan dari negara untuk melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan terhadap rakyat,” pungkasnya.[] Zainul Krian