Mediaumat.news – Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan mengungkapkan pasal karet Perppu Ormas yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana. “
Kemenhumkan dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging. Kewenangan pemerintah
Kurang lebih seratus orang anggota Kelompok Masyarakat Peduli Hukum Surabaya, yakni para alumni Fakultas Hukum di Surabaya, berunjuk rasa di seberang Gedung Negara Grahadi, Jumat (21/7/2017).
Mediaumat.news – Karena dinilai represif dan anti Islam, para ulama yang tergabung dalam Forum Mudzakarah Ulama Ahlussunah Wal Jama’ah DKI Jakarta menyampaikan penolakannya terhadap
Mediaumat.news – Sekitar 15 advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Indonesia mengadukan perundungan ulama dan aktivis Islam oleh beberapa institusi negara. “Kedatangan
Mediaumat.com – Pencabutan status badan hukumnya dilakukan semena-mena oleh Kemenhumkam pagi tadi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai rezim Jokowi telah menjelma menjadi diktator bengis baru. “
Mediaumat.com – Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara sepihak tanpa proses peradilan dinilai Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) sebagai kediktatoran konstitusional. “Kami mengutuk keras
Mediaumat.com – Menyusul pencabutan status badan hukumnya oleh Kemenhumkam pagi tadi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) siap menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “Kami juga sedang
Mediaumat.com – Selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sejumlah Ormas yang tergabung dalam Forum Koordinasi Ormas Untuk Hak Berserikat dan Keadilan (Forum Ormas Penolak Perppu) meminta
Mediaumat.com – Sekitar 20 ribu massa dari Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek menuntut Presiden Jokowi agar membatalkan Perppu Ormas. “Kami bersama para ulama, habaib, tokoh,