Ketua PP Muhammadiyah, yang juga mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menyindir mereka yang kerap teriak pancasila dan NKRI harga mati. Bagi Busyro, mereka yang kerap bicara itu padahal permisif dengan suap.
“Ketika demokratisasi hanya jadi slogan dan plan, maka nasibnya akan sama dengan Pancasila dan NKRI. Yang akhir-akhir ini seringkali diklaim, bahwa NKRI pancasila harga mati. Padahal yang ngomong seperti itu akrab dengan data data suap dan setoran-setoran itu,” kata Busyro saat memberikan pidato di acara ICW di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (1/8).
Busyro melanjutkan, dia lalu berbicara soal anggaran negara. Menurut dia, hasil litbang bersama BPK, ditemukan APBD di dua tahun itu, 75-80 persen digunakan untuk biaya belanja pegawai.
“Setelah KPK intervensi, saya cek kepada teman di KPK di tahun 2016, angka ini sudah berubah, dalam arti lebih rendah biaya untuk belanja pegawai. Tapi persoalannya bukan hanya APBD itu, tapi tata kelola ruang arah kebijakan daerah itu apakah transparan?Masyarat punya hak untuk menentukan infrasktruktur di daerahnya,” beber Busyro.[]kumparan