BPK Sebut Ada Selisih 147 Triliun Dana PEN yang Tak Diumumkan, Pengamat: Alasan Rezim untuk Memperkaya Diri dan Korupsi
Mediaumat.news – Penemuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait alokasi biaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 untuk penanganan covid-19 yang menyebut ada selisih 147 triliun dari yang diumumkan Kemenkeu, dinilai Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim, SE., M.Si., Ak., CA. sebagai alasan rezim untuk memperkaya diri dan melakukan korupsi.
“Penemuan ini semakin membuktikan bahwa pandemi Corona ini dijadikan alasan oleh rezim ini untuk memperkaya diri dan melakukan korupsi dengan berbagai cara,” tegasnya kepada Mediaumat.news, Kamis (9/9/2021).
Arim menduga, dana PEN yang dilaporkan banyak dialokasikan untuk kegiatan yang tidak tepat sasaran bahkan juga dikorupsi seperti dana bansos. “Ini semua semakin menambah deretan perilaku sebagian para pejabat yang memperkaya diri di tengah kesulitan rakyat. Seperti bisnis obat covid-19 dan biaya rapid test yang sangat mahal. Ironisnya banyak tenaga kesehatan yang berjibaku untuk menyelamatkan rakyat tidak mendapatkan konpensasi yang memadai bahkan yang sudah dijanjikan banyak yang belum terealisasi,” ujarnya.
“Bahkan permintaan yang memalukan dari menteri agar masyarakat membantu memberikan vitamin untuk tenaga kesehatan,” imbuhnya.
Ia juga menilai hal ini semakin menunjukkan dan membuktikan kebobrokan sistem demokrasi dan orang-orang yang memegang kekuasaan. “Mereka berkuasa bukan untuk mengurus rakyat tapi hanya untuk kepentingan kelompok dan memperkaya diri sendiri,” ungkapnya.
Sejak awal, menurutnya, rezim ini memang pelit terhadap rakyat dan sangat baik terhadap para kapitalis. “Berbagai kebijakan banyak merugikan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir orang yaitu para kapitalis,” katanya.
Padahal dalam Islam, menurut Arim, pemimpin itu wajib mengurus rakyat. “Karena itu sejak awal pandemi menurut Islam harus dilakukan lockdown dan masyarakat yang tidak mampu dijamin kebutuhan pokoknya,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
