Mediaumat.news – Kekhawatiran Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap pemerintah tidak akan kuat membayar utang, yang menurut catatan Kemenkeu sudah menembus Rp6.527,29 triliun atau 41,18 persen terhadap PDB per April 2021, menunjukkan utang Indonesia sudah sangat membahayakan kedaulatan perekonomian dan perpolitikan.

“Sekarang orang pemerintah sendiri sudah menunjukkan bahwa utang Indonesia itu tidak lagi aman, tapi sudah sangat membahayakan kedaulatan ekonomi dan politik,” ujar Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si., A.K. kepada Mediaumat.news, Jumat (25/6/2021).

Lebih dari itu, menurut Arim, pemerintah sudah tidak mampu membayar utang dengan normal. “Utang dibayar sebagiannya mungkin dari hasil ngutang, sehingga Indonesia sudah masuk kategori debt trap (jebakan utang), utang dibayar sebagian, dari utang lagi,” jelasnya.

Seperti diketahui, total bunga utang yang harus dibayar tahun 2021 saja, sebesar Rp373,3 triliun. Bahkan di tahun 2022, pemerintah memperkirakan total bunga utang mencapai Rp417,4 triliun.

Sehingga, Arim mengungkapkan, bahaya paling nyata yang sudah dirasakan rakyat ketika APBN dibebani utang, salah satunya adalah pengurangan atau penghilangan anggaran subsidi untuk rakyat. Seperti, pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik dan juga pupuk atau obat-obatan untuk para petani yang semakin mahal. “Di sisi lain, pemerintah semakin menindas rakyat dengan berbagai jenis pajak,” tambahnya.

Begitu juga dengan penjajahan politik dan ekonomi yang menurut Arim, Indonesia akan semakin tercengkram. Malah penjajahan secara fisik pun semakin nyata. “Lihat aja itu tenaga kerja Cina yang datang, makin arogan dan sudah menunjukkan negara ini nyaris hilang kedaulatannya, mengikuti apa pun keinginan para kapitalis,” tuturnya.

Akar Masalah

Arim menjelaskan, akar masalah persoalan utang tersebut, akibat dari sistem dan orang ‘rusak’ yang menerapkannya. “Sistem politik dan ekonomi yang diterapkannya, sistem rusak dan merusak yaitu sekuler radikal dan orang yang menjalankannya orang yang betul-betul boneka para kapitalis,” bebernya.

Sehingga, sebagai solusi, ia menawarkan untuk segera mengganti dengan sistem ekonomi Islam. “Ganti sistemnya dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan secara kaffah dalam institusi daulah khilafah Islamiah, dan orang yang dipilihnya adalah orang-orang yang amanah,” pungkasnya.[] Zainul Krian