Bongkar Pasang

Oleh: Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

Untuk memperbaiki kinerja, pemerintah melakukan perombakan 6 menteri. Tentang reshuffle itu, faktor utamanya adalah kinerja para menteri bersangkutan dianggap tidak memadai.

Hanya saja, tampak bahwa alasan politis lebih menonjol untuk melakukan reshuffle. Wacana reshuffle itu selama ini telah dijadikan alat untuk melakukan tawar-menawar politik. Namun, apapun alasan yang digunakan, pertanyaannya adalah: apakah reshuffle merupakan solusi bagi masa depan negeri ini?

Sebagian pihak memang menganggap reshuffle adalah solusi, setidaknya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah ke depan. Namun, sebagian lain menganggap reshuffle tidak akan menyelesaikan apa-apa karena akar persoalan pemerintahan saat ini bukan di situ. Diharapkan Jokowi membentuk kabinet atas dasar profesionalisme dan kompetensi.

Penilaian bahwa reshuffle tidak menyelesaikan apa-apa itu akan mendapatkan kenyataannya. Sebab, selain alasan yang dinyatakan itu, juga terlihat bahwa reshuffle lebih untuk tujuan politis, seperti untuk mengamankan Pemerintah di DPR, untuk meredakan kritik dari Parpol karena tak diakomodasi di dalam kabinet dan untuk menyolidkan koalisi yang ada. Jika itu yang terjadi maka secara teknis hanya mengulang kesalahan yang sama.

Lebih dari itu, akar persoalan yang sebenarnya adalah pengadopsian ideologi Kapitalisme neoliberal oleh Pemerintah saat ini maupun sebelumnya. Ideologi inilah yang mengharuskan privatisasi pendidikan dan pelayanan kesehatan yang menyebabkan pendidikan dan pelayanan kesehatan makin hari makin mahal. Ideologi ini pula yang mengharuskan penjualan BUMN-BUMN, termasuk yang strategis, dengan harga amat murah. Akibatnya, triliunan dana rakyat hilang dan Pemerintah kehilangan sebagian sumber pemasukan. Ideologi ini pulalah yang mewajibkan liberalisasi sektor energi dan migas sehingga harga BBM, tarif dasar listrik harus naik. Karena ideologi inilah, sumberdaya alam termasuk sumberdaya air diliberalisasi dan diprivatisasi. Akibatnya, kekayaan negeri ini justru lari ke kantong pihak swasta dan pihak asing. Rakyat sendiri tak mendapat apa-apa dan malah harus menanggung akibat seperti masalah kerusakan lingkungan dan bahaya akibat kerusakan lingkungan itu. Ideologi ini pulalah yang mengajarkan politik demi kekuasaan dan berbiaya mahal yang lebih banyak menghasilkan para pemimpin yang tidak mempedulikan kepentingan rakyat dan lebih mempedulikan kepentingan dirinya sendiri, kelompok dan para penyandang dana mereka.

Reshuffle sama sekali tidak menyentuh faktor ideologi dan sistem ini. Reshuffle hanyalah mengganti orang yang melaksanakan ideologi dan sistemnya itu. Dengan begitu reshuffle tidak akan menyelesaikan masalah dan membawa kebaikan yang hakiki. Sebab, sumber penyakitnya sendiri, yakni ideologi Kapitalisme neoliberal yang diterapkan di negeri ini, tidak pernah disentuh.

Untuk mewujudkan perubahan yang didambakan, jelas tidak cukup hanya dengan bongkar-pasang orang di jajaran kabinet dan lingkaran kekuasaan. Perubahan itu harus dilakukan pada dua wilayah, yakni orang dan sistem. Bahkan perubahan sistem dan ideologi sangat menentukan. Sebab, ideologi dan sistem itulah yang justru akan memformat orang-orang sesuai dengan sistem dan ideologi itu.

Karena itu, jika akar masalahnya adalah sistem dan ideologi yang rusak dan cacat, maka perubahan yang harus dilakukan adalah mengganti secara total sistem dan ideologi yang rusak dan cacat itu, yakni Kapitalisme neoliberalisme, dengan sistem dan ideologi yang baik dan membawa kebaikan, sekaligus memperbaiki orang-orangnya. Itulah ideologi dan sistem Islam yang dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa dan amanah.[]