Mediaumat.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis daftar penceramah radikal, Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. mengatakan nomenklaturnya tidak jelas.
“Saya mengatakan nomenklaturnya itu tidak jelas radikal dan radikalisme,” ungkapnya di acara Perspektif PKAD: Radikalisme dan Khilafah, di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Ahad (6/3/2022).
Prof. Suteki menjelaskan, dalam perguruan tinggi punya tugas, namanya merohaniakan ilmu dengan cara tidak membuat ilmu itu menjadi pragmatisme, tetapi ditarik ke aspek yang namanya idealita berpikir sampai yang terdalam dan mendalam serta mengakar, menurutnya itu yang disebut karakter radikal.
“Jadi dosen berpikirnya hanya kulit-kulitnya saja itu tidak mungkin bisa memajukan ilmu pengetahuan, kalau dalam hukum ada hukum progresif karena apa, karena penganutnya itu di tuntut untuk berfikir radikal,” ujarnya.
“Nah jadi kemudian itulah yang membawa saya ketika menyikapi sesuatu fenomena itu, saya juga berpikirnya demikian, saya mengutamakan persoalan penggunaan penalaran yang lebih mendalam ditambah dengan pengetahuan saya tentang apakah itu ilmu keagamaan yang apakah itu spritualisme dalam arti apa yang ada di balik sesuatu. Maknanya sesuatu itu kita pakai untuk menganalisis sesuatu,” tambahnya.
Menurut Prof. Suteki, bahwa sistem pemerintahan Islam bukan sistem yang baru terjadi dan baru ada, tetapi sudah ada sekian ratus tahun bahkan sudah ada 1300 tahun, itu berjalan sampai pada akhirnya ada keruntuhan Kekhalifahan di Turki Utsmani.
“Antara lain saya pernah membuat artikel bagaimana transformasi pemerintahan itu dari demokrasi menuju sistem pemerintahan Islam, apakah itu mungkin, dari sisi teoritisnya mungkin itulah salah satunya memicu penyematan radikal kepada saya, karena menyebutkan bahwa khilafah itu sebagai ajaran Islam yang boleh diajarkan didakwahkan selama itu tidak menggunakan kekerasan dan juga pemaksaan,” bebernya.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan penceramah radikal seperti apa? apakah orang yang tidak setuju kepada kebijakan pemerintah kemudian dikatakan radikalisme?
“Saya tidak heran dengan ini, kenapa karena pemerintah mencanangkan tahun ini adalah sebagai tahun moderasi ketika ada tahun moderasi, pasti dicari lawan, apa yaitu persoalan fundamentalis persoalan radikal antara lain, sudah banyak saya sebutkan adalah orang-orang yang mengajarkan mendakwahkan atau meyakini tentang bagaimana kekhalifahan itu bisa didakwahkan dan juga bisa dijalankan,” pungkasnya.[] Aslan La Asamu