Mediaumat.info – Komposisi biaya yang harus ditanggung jamaah dalam porsi yang drastis naiknya, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana menilai jelas ini kebijakan yang bercorak kapitalistik dan sangat tak bisa dibenarkan.
“Jelas ini kebijakan yang bercorak kapitalistik dan sangat tak bisa dibenarkan,” tuturnya dalam video: ” Biaya Haji Diusulkan Naik 105 Juta, Tak Wajar Dan Kemahalan” melalui kanal Youtube Justice Monitor. Kamis, (16/11/2023).
Usulan tersebut aneh menurut Agung, dikabarkan tahun ini, pemerintah Arab Saudi justru telah menurunkan harga akomodasi haji sekitar 30% lebih murah dibanding tahun yang lalu.
“Bila pemerintah justru masih menaikkan biaya haji tahun depan seiring penurunan biaya di Arab Saudi di tengah semua penurunan tersebut, jelas ada masalah tata kelola yang serius,” ungkapnya.
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) sambungnya, sudah mengingatkan ada persoalan serius dalam hal tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. KPK turut menengarai penempatan dan investasi dana haji tidak optimal sehingga perolehan nilai manfaat dana haji jauh lebih kecil daripada yang seharusnya bisa didapat.
Temuan KPK ujarnya, seharusnya jadi perhatian serius yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga badan pengelola keuangan haji (BPKH) perlu diaudit khusus untuk mengetahui posisi keberlanjutan pengelolaan dana haji ke depannya.
“Wal hasil kita tidak ingin ada kapitalisasi dan korupsi dalam hal pelayanan publik yang terkait urusan haji,” tegasnya.
Menurut Agung, ini termasuk urusan rakyat dalam masalah ibadah, penguasa seharusnya menjadi pelayan rakyat,” jangan sampai menjadi seperti pengusaha yang mempertimbangkan aspek manfaat dengan perhitungan untung rugi termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji,” tandasnya.
Lantas, Agung menilai kapitalisasi Haji ini berbahaya sebab proses yang menjadikan semua aset yang dimiliki dalam penyelenggaraan Haji sebagai barang modal yang harus mendatangkan keuntungan demi meningkatkan kekuatan-kekuatan yang menguntungkan para kapital.
Ia beralasan, ini sungguh sangat ngeri dan seharusnya tidak dilakukan seperti itu. “Harusnya fokus pada pelayanan yang optimal,” ulasnya.
” Hasbunallah Wanikmal Wakil nikmal Maula wanikman Nasir,” tutupnya.[] Muhammad Nur