Oleh: Hadi Sasongko (Direktur Political Grassroots)

Akhir – akhir ini, berbagai skandal korupsi menyeruak ke publik. Lalu heboh. Lalu tenggelam. Lalu timbul, lalu lenyap. Media memiliki posisi penting dalam mengabarkan dan membuka tabir fakta. Media massa diharapkan tidak meninggalkan rakyat, mereka dituntut untuk memonitor berbagai peristiwa, dan mempublis berita secara jujur, apa adanya.

Setelah sempat ‘memanas’ dan menjadi berita utama dalam media massa, Skandal dugaan Megakorupsi Jiwasraya dan dugaan korupsi dana Asabri sejak beberapa pekan lalu sesungguhnya sudah mulai ‘mendingin’, ditimpa oleh berbagai persoalan/kasus baru yang terus-menerus muncul atau mungkinkah sengaja dimunculkan seperti kasus kerajaan-kerajaan palsu, dll?

Sebagaimana kasus-kasus serupa sebelumnya, diduga megakorupsi melibatkan penguasa, pejabat atau para pemilik modal besar (Skandal BLBI, misalnya), Skandal Jiwasraya diduga akan menguap begitu saja. Publik khawatir bila ada upaya “mempetieskan” Skandal Jiwasraya ini.

Masyarakat mungkin lelah atas berbagai rangkaian drama politik di demokrasi, maka sekali lagi menunjukkan dengan kuat kepada kita bahwa belum ada perubahan paradigma politik di negeri ini.

Padahal reformasi sudah berjalan lebih dari satu dekade. Paradigma politik yang belum berubah sama sekali itu adalah bahwa politik identik dengan kekuasaan. Semua energi politik seakan ditumpahkan demi meraih kekuasaan dan kemudian mempertahankannya. Jalannya semua proses itu dihela oleh kepentingan. Kepentingan tetap dijadikan panglima. Karena itu, selama kepetingan menghendaki, maka yang semula lawan bisa dalam sekejap menjadi kawan, dan sebaliknya.

Menelaah problem politik demokrasi, kepentingan tampak masih begitu menonjol dalam proses politik dan kebijakan di negeri ini. Apalagi dalam sistem demokrasi yang prosesnya memerlukan biaya yang sangat besar. Akhirnya, kepentingan politik itu berpotensi berkolaborasi dengan kepentingan para cukong yang bisa mengongkosi proses politik demokrasi itu.

Yang mengkhawatirkan adalah bila muncullah penguasa yang lebih mengutamakan kepentingan para pemilik modal serta kepentingan politisi dan kelompoknya dengan menjadikan kepentingan masyarakat banyak sebagai komoditasnya.[]