BBM Nonsubsidi Naik, IJM: Rakyat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga
Mediaumat.id – Menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia, per 1 Oktober 2023, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengibaratkan rakyat sudah jatuh tertimpa tangga pula.
“Sudah jatuh ketimpa tangga, begitulah peribahasa yang bisa menggambarkan kondisi rakyat Indonesia, setelah harga beras naik terbitlah BBM nonsubsidi ikut naik,” ungkapnya dalam video BBM Ujug-Ujug Naik, Dompet Jebol, Senin (2/10/2023) melalui kanal YouTube Justice Monitor.
Menurutnya, pemerintah harusnya memiliki kemandirian energi, berdikari dalam mengatur sumber energi mulai dari pengelolaan maupun penetapan harga.
“Pemerintah diatur-atur untuk mengikuti harga keekonomian yang diduga kuat adalah pesanan kapitalis global dengan dalil menghilangkan subsidi dan sebagainya. Pemerintah diminta ikut standar harga keekonomian tersebut,” sesalnya.
Ini, ucapnya, bukti negeri ini tidak mandiri dan berdikari. Kondisi rakyat sudah tidak dijadikan pertimbangan penentuan harga BBM ketika ingin naik, entah berdampak buruk atau tidak.
Dampak
Agung lalu menyebut tiga dampak kenaikan BBM ini. Pertama, efek domino dari naiknya pertamax adalah peningkatan biaya produksi dan naiknya harga-harga kebutuhan masyarakat. “Walaupun mungkin porsinya tidak banyak tetapi potensinya tetap ada,” jelasnya.
Kedua, daya beli masyarakat menurun dan berpotensi terjadi inflasi. Para konsumen pertamax mungkin akan mengeluhkan bahwa kenaikan ini menambah beban hidup mereka.
“Ada yang akhirnya terpaksa pindah ke pertalite, ada juga yang tetap memakai pertamax dengan mengalokasikan uang lebih banyak untuk kebutuhan beli BBM tersebut” ulasnya.
Ketiga, kenaikan pertamax dikawatirkan menjadi pemicu naiknya pertalite dan tabung gas elpiji karena spirit kapitalisme adalah pencabutan subsidi. Selanjutnya BBM diserahkan ke pasar dan para kapitalis yang memegang kendali penuh.
“Pengguna pertamax adalah rakyat. Terlepas dari kemampuan finansialnya rakyat mana pun berhak menikmati BBM berkualitas bagus dan berharga murah. Minyak adalah kekayaan alam milik umum, siapa pun baik orang kaya maupun orang miskin berhak mengaksesnya dengan murah bahkan gratis,” urainya.
Namun, ia kecewa, karena sistem pemerintahan model kapitalisme mustahil memberi harga BBM secara murah atau gratis.
“Ini karena paradigma kepemilikan kapitalisme selalu mempertimbangkan untung rugi dalam menetapkan kebijakan,” tukasnya.
Konsep Islam
Agung menuturkan, dalam konsep Islam, migas adalah kekayaan milik umum. Segala sesuatu yang sifat kepemilikan hartanya adalah milik umum tidak boleh dikuasai individu, swasta asing, swasta dalam negeri, maupun korporasi.
“Negara bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan hingga pendistribusiannya. Hasil pengelolaan migas harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk harga BBM murah bahkan gratis,” jelasnya.
Ia menambahkan, negara boleh memberi harga BBM kepada rakyat sebatas sebagai ganti operasional atau produksinya semata, bukan bertujuan untuk bisnis dan mencari keuntungan. Negara juga boleh memberikan BBM secara gratis selama pemasukan Baitul Mal mencukupi kebutuhan tersebut.
“Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan baik seperti kemudahan mendapatkan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hajat hidup orang banyak termasuk di dalamnya BBM,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun
