Banyak Kementerian Baru, Prabowo Bagi-Bagi Kekuasaan?

Mediaumat.info – Menanggapi adanya penambahan delapan kementerian dibanding rezim sebelumnya hingga total menjadi 46 kementerian yang akan dibentuk Prabowo-Gibran dan kebanyakan kementerian baru itu merupakan pemisahan dari kementerian lama di kabinet Jokowi saat ini, dinilai hanya bagi-bagi kekuasaan bukan kebutuhan pemerintahan.

“Yang jelas ini cenderung bagi-bagi kekuasaan dan bukan merupakan kebutuhan pemerintahan yang baik,” ujar Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky kepada media-umat.info, Ahad (12/10/2024).

Menurut Wahyudi, pemerintahan yang baik itu adalah strukturalnya ramping tapi kaya akan fungsi. Artinya, bahwa pemerintahan itu sedikit saja jumlah struktur atau instansinya tapi efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat atau rakyatnya. Jadi apabila jumlah kementriannya semakin banyak, maka akan semakin tidak efisien dan efektif, bahkan akan menimbulkan banyak masalah.

Wahyudi mengungkapkan bahwa penambahan jumlah kementerian itu dalam rangka bagi-bagi keluasaan indikasinya muncul karena dalam sistem demokrasi yang begitu mahal memerlukan tim sukses yang besar.

“Sehingga ketika rezim Prabowo duduk dalam kekuasaan, maka tim sukses ini harus diakomodir untuk ikut menikmati kekuasaan agar bisa mengembalikan biaya yang dikeluarkan untuk kampanye,” jelasnya.

Wahyudi mengatakan, 46 kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo itu terlalu gemuk. Akibatnya adalah pemborosan keuangan negara. Sebab setiap menteri butuh kantor, butuh staf, butuh biaya operasional dan lain sebagainya. Dan yang menanggung biaya semua itu adalah rakyat melalui pajak.

Ia melihat, membengkaknya jumlah kementerian itu dimungkinkan setelah adanya revisi Undang-Undang Kemementerian yang sebelumnya membatasi hanya 34 menteri saja dalam satu kabinet, dirubah menjadi tanpa batas sesuai kebutuhan rezim yang berkuasa.

Terakhir Wahyudi menyebut akan ada tiga penyakit di pemerintahan ketika pemerintahan itu dibangun sangat gemuk, yakni pemerintahan yang boros, pemerintahan yang lambat dan pemerintahan yang KKN.

“Kita tunggu saja apakah kabinet ini nanti akan sangat gemoy atau sangat obesitas, berarti siap-siap akan banyak penyakit di tubuh pemerintahan,” pungkasnya. [] Agung Sumartono

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini: